Ombudsman RI: Banyak yang Salah Paham soal Tapera

JAKARTA, DISWAY.ID -- Program kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), disinyalir akan mewajibkan pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk para peserta yang merupakan pekerja dengan gaji UMR.

Menurut keterangan salah satu anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, sosialisasi iuran Tapera ini juga akan diberikan sebelum iuran tersebut resmi diterapkan kepada pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau sudah menjadi peserta, nanti misal mendapat tabungan rumah, apa manfaatnya? Yang jelas cicilan lebih murah kalau menjadi anggota Tapera karena mendapat insentif bunga yang jauh lebih murah," ujar Yeka dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 15 Juni 2024.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN AHY Ajukan Penambahan Anggaran untuk Program 2025

BACA JUGA:Sinergitas Ulama-Umara, Panglima TNI Terima Hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI Soal Palestina dan Salam Lintas Agama

Menurut Yeka, program Tapera ini akan membantu pembiayaan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan meringankan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Penerima manfaat akan mendapat insentif bunga, sehingga cicilan KPR lebih murah.

Selain itu, tambah Yeka, Tapera juga manfaat berupa pemupukan dana tabungan di akhir masa kepesertaan.

Apabila masyarakat memiliki keluhan terkait penerapan program Tapera, maka masyarakat bisa langsung mengajukan keluhan atau aduan kepada Ombudsman.

Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak akan ada penyalahgunaan dan Tapera.

BACA JUGA:45 PTN yang Menerima KIP Kuliah 2024 Jalur Mandiri, Camaba Perlu Tahu

BACA JUGA:KPK Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta Milik Eks Kepala Bea Cukai Makassar

"Permasalahan yang ada saat ini karena kurangnya sosialisasi sehingga banyak yang belum mengetahui manfaat kebijakan ini," ujar Yeka.

Program Tapera pun bekerja sama dengan Ombudsman RI untuk memitigasi risiko dan memastikan pengelolaan dana berjalan lancar dan amanah.

Sumber: