Alasan Muhammadiyah Terima Izin Pengelolaan Tambang dari Pemerintah, Berikut Susunan Pengurusnya

Alasan Muhammadiyah Terima Izin Pengelolaan Tambang dari Pemerintah, Berikut Susunan Pengurusnya

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir membeberkan alasan pihaknya menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.-Internet-

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir membeberkan alasan pihaknya menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Haedar mengatakan pihaknya menerima tawaran mengelola tambang dengan alasan mewujudkan ekonomi berkeadilan bagi seluruh Indonesia.

"Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan. Kami ingin punya 'role model' pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," kata Haedar, Minggu, 28 Juli 2024.

BACA JUGA:Makin Lengket! El Rumi dan Syifa Hadju Kepergok Jalan di Mal

BACA JUGA:Ini Daftar Pemenang Kategori Favorit dan Miss Auto Show di Puncak Pameran GIIAS 2024

Haedar menjelaskan dalam menjalankan usaha pertambangan, nantinya Muhammadiyah akan menggandeng para ahli di berbagai bidang keilmuan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi.

Tujuannya adalah untuk menciptakan model reklamasi yang berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan.

"Muhammadiyah, sebagai organisasi besar dengan pengalaman panjang dalam mengelola amal usaha berorientasi bisnis, siap menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan tambang. Itu semua kami kembalikan untuk kepentingan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," ujar Haedar.

BACA JUGA:Bayern Munich dan Debut Mimpi Buruk Bagi Hiroki Ito

BACA JUGA:Bahaya! 19 Wilayah Ini Akan Diterpa Cuaca Buruk Hingga Awal Agustus 2024

Oleh karena itu, Haedar menegaskan pihaknya siap mengembalikan izin usaha tambang kepada pemerintah jika kelak lebih berdampak pada sisi negatif.

Bentuk Tim Khusus

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membentuk tim usai resmi menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Tim pengelola tambang tersebut diketuai oleh Muhadjir Effendy. 

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan penunjukan Muhadjir itu juga telah melalui pertimbangan yang matang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: