Pemerintahan Jokowi Tinggalkan Warisan Utang Fantastis, Ekonom INDEF: Beban Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, DISWAY.ID-- Dilansir dari laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), defisit anggaran direncanakan akan berjumlah sebesar Rp 616,2 triliun Rupiah atau sekitar 2,53 persen dari GDP.

Dengan jumlah sebesar itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, menilai bahwa angka defisit sebesar itu akan menyulitkan masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto nantinya. Ia menambahkan, angka tersebut kemungkinan besar malah akan ditutup dengan utang.

BACA JUGA:Jumlah Harta Kekayaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tembus Rp310 Miliar, Tak Punya Utang

BACA JUGA:Sisi Lain Veddriq Leonardo Ternyata Suka Bulutangkis, Antusias Bertemu Jonatan Christie dan Fajar Alfian

"Jumlah itu sangat besar dan mau tidak mau harus ditutup dengan hutang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, kebijakan hutang memang ugal-ugalan," ujar Rachbini dalam keterangan tertulisnya pada Senin 19 Agustus 2024.

Rachbini menilai, beban bunga utang dari masa pemerintahan Presiden Jokowi ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pos anggaran Kementerian, sektor, atau provinsi manapun.

"Kalau dibandingkan dengan APBD provinsi misalnya, biaya pembayaran utang ini 1.600 Persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan total APBD masyarakat Jawa Barat," ungkap Rachbini.

Sementara itu menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan bahwa untuk menangani peningkatan jumlah utang ini, Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi global.

BACA JUGA:Politikus PDIP Sesalkan Jokowi Irit Bicara di Sidang Tahunan MPR RI, Utang Luar Negeri Membengkak Tak Dibahas

BACA JUGA:Usai KDRT Cut Intan Nabila dan Anak, Armor Toreador Ternyata Punya Utang Rp1 Milyar Lebih

Ia juga menambahkan, bahwa angka rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tergolong moderat. Jika dilansir dari laporan paruh awal 2024, pemerintah memproyeksikan rasio utang hingga akhir 2024 sebesar 38,80 persen terhadap PDB.

"Pemerintah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi ketidakpastian global melalui penarikan utang yang berbasis pada fleksibilitas dan opportunistic approach. Pemerintah bersama DPR memastikan perencanaan utang sebagai bagian kebijakan APBN dilakukan dengan baik, berhati-hati, dan memperhatikan dinamika global dan domestik," ujarnya dilansir dari akun X resmi-nya @prastow.

Sumber: