Tren Artis Terjun Politik dan Ikut Pilkada 2024, Perludem Soroti Hal ini

JAKARTA, DISWAY.ID -- Tren artis terjun ke dunia politik dan ikut dalam Pilkada menjadi sorotan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.

Titi Anggraini mengakui bahwa Pilkada 2024 menjadi instrumen bagi partai politik untuk menarik pemilih.

Menurutnya, artis memiliki hak yang sama seperti dosen, aktivis, teknokrat, ataupun profesi lain yang memang tidak dilarang berpolitik dan mengikuti Pilkada 2024.

BACA JUGA:Pramono-Rano Karno Bakal Sambangi Rumah JK Malam Ini, Minta Dukungan Pilkada?

BACA JUGA:Baleg DPR RI Bersama Pemerintah Gelar Rapat Bahas RUU Kementerian Hari Ini

"Namun yang jadi persoalan adalah dalam banyak hal, artis ini cenderung dieksploitasi untuk kepentingan elektoral semata," kata Titi ketika ditemui di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Senin 9 September 2024.

Ia menegaskan bahwa siapa pun pihak yang hendak masuk ke dunia politik mestinya tetap melalui dengan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis.

Sedangkan kebanyakan artis tersebut tidak melewati proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis alias cenderung tidak berproses bersama partai.

"Ini yang kerap kali dan banyak disimpangi oleh para artis. Mereka secara tiba-tiba direkrut, langsung dinominasikan di Pilkada tanpa ada proses internalisasi nilai-nilai dan kaderisasi di dalam partai," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Titi, akhirnya terjadilah political shock (seperti culture shock).

BACA JUGA:Jelang 47 Hari Pemerintahannya Berakhir, Jokowi Resmikan 4 Seksi Jalan Tol Sigli Banda Aceh Sepanjang 35 Km

BACA JUGA:Kronologi Pesawat Trigana Air Tergelincir di Papua, Begini Kondisi Terbaru Kru dan Penumpang

"Yang biasanya mereka tidak pernah berurusan dengan birokrasi, dengan pemerintahan lalu juga tidak pernah terjun dalam politik praktis, harus berelasi dengan aktor-aktor politik, itu menimbulkan kegagapan politik," cetusnya.

Bahkan, Titi menyebut terdapat beberapa kandidat yang merasa tidak puas dengan jabatan yang dimenangkan dalam pemilu atau pilkada.

Sumber: