Kemenkop UKM Ungkap Pentingnya Kemitraan Akses Teknologi UMKM

JAKARTA, DISWAY.ID-- Dalam rangka mendukung keberlangsungan sektor UMKM di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) kini tengah berupaya untuk mendekatkan UMKM dengan akses teknologi produksi guna mendorong inovasi dan meningkatkan nilai tambah produk. 

Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan digitalisasi harus diintegrasikan ke dalam proses produksi UMKM untuk membantu mereka berkembang melampaui metode tradisional.

Selain itu, Arif juga menyoroti pentingnya upaya memperkuat ekosistem UMKM dengan meningkatkan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, serta memberikan akses ke teknologi dan skema pembiayaan yang inklusif.

BACA JUGA:KemenKopUKM Ungkap Peran Penting UMKM dalam Berantas Kemiskinan

Melanjutkan, Arif menerangkan bahwa salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah adalah Factory Sharing atau Rumah Produksi Bersama (RPB), yang bertujuan memberikan akses UMKM ke teknologi produksi yang canggih untuk meningkatkan inovasi dan daya saing mereka di pasar global.

"Visi kami adalah menjadikan UMKM lebih tangguh, inklusif, dan kompetitif di panggung global, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Arif dalam keterangan resminya pada Sabtu 14 September 2024.

Menurut Arif, saat ini Indonesia tengah mempersiapkan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, dengan meningkatkan pendapatan per-kapita menjadi 20.000 hingga 30.000 dolar AS selama 2 dekade mendatang.

Kendati begitu, Arif juga mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha mikro, yang sebagian besar beroperasi secara informal ketimbang sektor formal, sehingga mereka harus berjuang untuk mengakses program dukungan seperti pembiayaan.

BACA JUGA:Menkop UKM Ungkap Faktor Pembiayaan LPDB-KUMKM 100 Persen Disalurkan ke Koperasi

Selain itu, sektor UMKM di Indonesia masih harus berhadapan dengan minimnya literasi keuangan dan keterbatasan keterampilan digital. 

Menanggapi tantangan ini, Arif menambahkan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk meluncurkan berbagai inisiatif, seperti mendirikan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di seluruh Indonesia. 

"Kami telah membangun 100 pusat di 26 provinsi untuk memberikan layanan terpadu bagi UKM, seperti konsultasi bisnis, pendampingan, dan akses ke pembiayaan," tutup Arif.

Sumber: