KPK Penguatan Antikorupsi 269 Anggota DPR dan DPD Terpilih periode 2024-2029

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penguatan Antikoruprisi kepada Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) kepada 269 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih periode 2024-2029.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk memperkuat program ini adalah untuk memperkuat komitmen integritas dan mencegah korupsi di kalangan penyelenggara negara.

"Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmrn antikorupsi para anggora dewan, dehingga mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Senin, 23 September 2024.

BACA JUGA:Ada 10 Cadewas KPK yang Menonjol saat Tes Wawancara Menurut Laode

Dalam hal ini, Ghufron menekankan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Ionesia dan sulit mencapai tujuan negara jika tidak ditangani.

"KPK terus berupaya mencegah korupsi melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan melibatkan masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi," tuturnya

Lebih lanjut, Ghufron menjelaskan bahwa pihaknya mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan akubtabel yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

"Kami berharap para anggota DPR dan DPD dapat membawa isu korupsi sebagai masalah penting, karena korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan negara," jelas Ghufron.

Dalam kesempatan sama, Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas, Rido Hermawan, mengingatkan bahwa para anggota dewan terpilih harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tidak melakukan tindakan di luar wewenangnya.

BACA JUGA:Hasil Analisis Gratifikasi Jet Kaesang Bakal Diumumkan, Pengamat Minta KPK Objektif

Selain, PAKU Integritas para peserta juga mendapatkan pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Ketua DPR RI 2019-2024, Puan Maharan, turut mengingatkan akan pentingnya legislasi, pengawasan, dan anggaran yang harus dijalankan dengan integritas.

"Anggota DPR dan DPD harus dapat mengawal pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan memajukan berbagai bidang, termasuk menghadapi tantangan ekonomi dan demografi," jelas Puan.

Sekadar informasi, program ini berlangsung selama 9 hari. Mulai 21-29 september 2024 dengan pembagian 7 hari di Jakarta dan 2 hari di Bogor.

Sumber: