Elit Partai Masuk Kabinet, Pengamat: Berpotensi Lemahkan Fungsi Kontrol dan Pengawasan Parlemen

Ia menekankan bahwa peradilan harus independen karena peradilan bisa menjadi korektor atas berbagai legislasi yang tidak demokratis dan inkonstitusional yang bisa lahir akibat pembentukan aturan tanpa kontrol atau pengawasan yang memadai dari parlemen.

"Jadi ketika parlemennya bulan madu dengan eksekutif, legislatif dan eksekutifnya bulan madu, peradilan harus independen sebagai bagian dari upaya menjaga check and balances atau fungsi kontrol terhadap pemerintah yang bahaya kan kalau peradilannya juga dipolitisasi," tandasnya.

BACA JUGA:Sri Mulyani Dikabarkan Menjadi Menkeu di Kabinet Prabowo, Begini Tanggapan Bos Blue Bird

BACA JUGA:Bocoran Materi Pembekalan Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo di Hambalang: Geopolitik hingga Anti Korupsi

Oleh karena itu, masyarakat sipil dan media harus lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan tersebut ketika parlemen memiliki kecenderungan licin terhadap proposal eksekutif.

Di samping itu, ia menyoroti banyaknya elit partai yang  masuk pemerintahan Prabowo sehingga munculnya kekhawatiran mengenai legislasi jalur cepat merupakan hal yang relevan.

"Melihat hampir semua partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan, walaupun nasdem tidak mengusulkan orang ya, ini menjadi alarm bahwa media dan masyarakat sipil harus memainkan peran yang kemungkinan besar tidak akan bisa dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di parlemen," pungkasnya.

Sumber: