Soal UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Begini Kata Ketua Kadin: Mesti Dihitung Baik-baik

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menanggapi soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen tahun 2025.

"Yang pasti kenaikan itu mesti dihitung baik-baik, dan kita berharap kenaikan itu tentu berhubungan juga dengan produktivitas," kata Anindya.

BACA JUGA:Inovasi Model EV BYD dari Mobil Penumpang hingga Kendaraan Komersial

BACA JUGA:Jalur KA Pogajih-Kesamben Blitar Lumpuh Akibat Longsor, Perjalanan Kereta Terlambat Hingga 6 Jam

"Pemerintah dan Kadin mesti bekerjasama untuk membuka akses kepada pembiayaan, teknologi, dan akses pasar lebih baik, supaya ujung-ujungnya UMKM ini dapat berkembang," tambahnya.

Anindya berharap, para pelaku usaha khususnya UMKM tidak terbebani dengan  kenaikan UMP ini.

Melainkan bisa dibarengi dengan produktivitas yang lebih baik.

"Sehingga (pelaku UMKM) tidak terlalu terbebani dengan kenaikan ini, malah kenaikan ini dibarengi dengan capacity building jadinya baik," tutur Anindya.

BACA JUGA:Nasib Pekerja Informal Atas Kenaikan UMP 2025, Ekonom Singgung BLT

BACA JUGA:Prabowo: UMP Sektoral Ditetapkan Oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota dan Kabupaten

"Apakah dampak keuangan jangka pendek? Pasti ada. Nah ini yang kita lagi mau kaji, salah satunya ini merupakan tema yang tentunya akan terbahas (di Rapimnas), karena kami melihat sudah waktunya Kadin itu fokus kepada UMKM dan koperasi, sudah waktunya untuk membangun dari daerah," tandasnya.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anidya Bakrie menggelar Rapimnas di Hotel Mulia Jakarta Pusat pada Minggu 1 Desember 2024.

Tema utama dalam Rapimnas 2024 ini ialah 'Tekan Kemiskinan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wujudkan Indonesia Emas 2045'

"Fokus dari Rapimnas ini adalah membhas program kerja tahunan," kata Anindya saat membuka Rapimnas.

Sumber: