Menaker Wajibkan Perusahaan Bayar Uang Lembur Karyawan Jika Masuk di Hari Libur Nasional

 

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Ketenagakerjaan mendorong perusahaan untuk membayar uang lembur karyawan jika bertugas di hari libur nasional.

Hal itu ditegaskan saat meneken surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/6 HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan.

Dalam surat tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan pengusaha membayar upah lembur bagi karyawan yang masuk di hari libur nasional, termasuk saat Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

BACA JUGA:Pria Ini Dipecat Bos Gegara Tidur Siang di Meja Kerja Sehabis Lembur, Berujung Menang Gugatan Rp 760 Juta

"Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur nasional atau hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur," kata Menaker Yassierli dalam SE tersebut, dikutip Minggu, 15 Desember 2024.

Yassierli menjelaskan bahwa pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi.

BACA JUGA:Jabatannya Sisa 2 Bulan, Bahlil Minta ke Dirjen Kementerian ESDM Lembur di Kantornya

Kendati demikian, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus.

"Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional atau hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha," seperti dikutip dari SE itu.

BACA JUGA:Tabrak Tiang Listrik, Pemotor Bersimbah Darah di Depan Restoran Lembur Kuring

Kemudian untuk pelaksanaan cuti bersama, disebutkan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan.

Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

BACA JUGA:Cerita Miris Buruh PT SS Utama Pasca Demo Upahnya Turun Rp 105 Ribu dan Lembur Rp 16 Ribu, Pasrah Kembali Kerja!

Sumber: