PBNU Minta Masyarakat Pahami Perihal Perubahan Biaya Haji, Berkaitan Nilai Tukar Rupiah

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menanggapi terkait penyesuaian biaya haji 2025 yang saat ini masih menjadi pembahasan pemerintah.

Menurutnya, dalam menentukan biaya haji ini memerlukan pertimbangan dari beberapa faktor.

BACA JUGA:Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP, PBNU: Kredibel atau Nggak?

BACA JUGA:Pengakuan Sang Anak, Sebelum Ditembak di Tol Tangerang-Merak, Bos Rental Mobil Ingin Pergi Haji

Salah satu faktor utama yang disorotinya adalah nilai tukar.

"Biaya haji ini memang faktornya banyak dan yang paling utama adalah faktor nilai tukar karena kegiatannya itu ada di Saudi sana, di Haromain, dan pakai uang Saudi bayarnya," cetus Gus Yahya pada konferensi pers di Jakarta, 3 Januari 2025.

Sehingga, besaran biaya haji ini tak terelakkan harus menyesuaikan nilai tukar mata uang riyal dengan rupiah.

"Kalau dilihat dari harga-harga di sana, menurut teman-teman yang selama ini terlibat di dalam pengeluaran haji, sebetulnya perubahan harga tidak terlalu signifikan," tambahnya.

BACA JUGA:Ditunjuk Jadi Maskapai Haji 2025, Lion Air Bersyukur Dipercaya Angkut Jamaah RI

BACA JUGA:Aturan Baru Petugas Haji Indonesia 2025, Dirjen PHU: Harus Melalui Syarikah dan Miliki Izin Menetap di Arab Saudi

Ia menilai bahwa harga setiap kebutuhan jemaah haji di Arab sebenarnya stabil.

"Jadi di sananya itu harga kira-kira ya stabil. Nah yang tidak stabil itu kan nilai tukarnya ini. Jadi kalau dihitung rupiah jadi berubah karena perubahan nilai tukar," lanjut Gus Yahya.

Maka demikian, ia mengira bahwa masyarakat perlu memahami dinamika tersebut karena hal ini juga terkait dengan situasi ekonommi yang lebih luas.

"Ini saya kira sesuatu yang perlu dipahami oleh masyarakat karena bukan hanya soal bagaimana kita melakukan manajemen yang efisien saja, tapi ini terkait dengan kinerja ekonomi yang lebih luas," tandasnya.

Sumber: