Ada Indikasi Suap dalam Pelantikan Anggota DPR Maria Lestari 2019, Guntur Romli Sebut KPK Lembaga Gosip

JAKARTA, DISWAY.ID - Juru Bicara PDIP, Guntur Romli merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan, adanya indikasi suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP, Maria Lestari.

Guntur menilai pernyataan KPK tersebut membuat isu baru yang menggiring opini publik. 

"Alih-alih fokus pada kasus suap yg dituduhkan pada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, KPK malah membuat isu baru yg tujuannya untuk menggiring opini publik," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 11 Januari 2025.

BACA JUGA:Sejak Menang Praperadilan, KPK Belum Tersangkakan Paman Birin Lagi: Dalami Perkembangan Penyidikan

Menurutnya, tak layak, apabila KPK menyampaikan informasi yang masih dalam asumsi atau dugaan, seharusnya berdasarkan bukti.

"Tak layak KPK menyampaikan informasi yang masih berdasarkan 'indikasi' 'dugaan' 'asumsi' dan 'spekulasi'," ujarnya.

"Harusnya KPK menyampaikan berdasarkan bukti & fakta hukum, kecuali KPK ingin menjadi 'lembaga gosip' bukan pemberantasan korupsi," lanjutnya

Guntur menegaskan, dengan adanya pernyataan tersebut dari KPK, Ia yakin bahwa ada upaya KPK dalam melakukan politisasi dan kriminalisasi terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

BACA JUGA:Lelang 9 Kendaraan Eks Barang Milik Negara, KPK Ajak Masyarakat Turut Berpartisipasi

Menurutnya, KPK tebang pilih, karena kasus PAW bukan hanya ada di PDIP, tetapi juga partai-partai lain. 

"Apalagi kasus PAW tidak hanya terjadi di PDI Perjuangan, tapi juga parpol-parpol lain, dengan hanya melacak kasus PAW di PDI Perjuangan jelas terungkap cara 'tebang pilih' KPK," jelasnya.

Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan bahwa KPK dengan menyatakan adanya indikasi Maria Lestari terlibat dalam PAW, merupakan pengalihan isu.

Pasalnya, saat ini tengah marak laporan yang melibatkan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang masuk ke dalam nominasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

BACA JUGA:Mirip Kasus Harun Masiku, KPK Dalami Pola Suap dalam Pelantikan Maria Lestari pada 2019

Sumber: