Gagal Supply LNG ke Gunvor Tak Bisa Diatasi, Malah Soal ' Selemak Yayang dan Bebeb' yang Merebak di PGN

JAKARTA, DISWAY.ID - Pergantian Direktur Utama Subholding PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkode PGAS oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada RUPST PGN pada 30 Mei 2023 dari M Haryo Yunianto kepada Arief Setiawan Handoko, awalnya menimbulkan harapan besar bagi semua stakeholder untuk bisa menyelesaikan sengkarut gagalnya PGAS merealisasi pengiriman 32 kargo LNG kepada Gunvor Singapore PTE Ltd. Namun, ternyata sengkarut ini berujung pada diseretnya PGAS oleh Gunvor ke The London Court of International Arbitration sejak awal September 2024.

Demikian diungkap Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Senin (12/1/2025) di Jakarta. 

"Pasalnya, PGAS berdalih telah terjadi force majeur sejak November 2023 akibat tidak mampu mengirim 1 kargo LNG pun dari seharusnya 8 kargo LNG setiap tahunnya dari mulai Januari 2024 hingga Desember 2027, klaim force majeur tentu tegas ditolak Gunvor," ungkap Yusri. 

Persoalannya, lanjut Yusri, Gunvor beranggapan PGAS melakukan wanprestasi atas ketentuan Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA) serta Confirmation Notice (CN) yang sudah ditanda tangani sebelumnya antara PGAS dengan Gunvor pada 23 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.

BACA JUGA:Intip Profil dan Biodata Anjelia Dom Kontestan Indonesian Idol Season 13 Asal Medan

"Awalnya Dirut Pertamina Nicke Widyawati kala itu sempat memuji-muji langkah Dirut PGN Haryo Yunianto berhasil membuat kontrak dengan Gunvor di hadapan rapat Direksi Pertamina Holding. Belakangan terungkap kontrak tersebut berpotensi merugikan PGN ratusan juta Dollar Amerika," beber Yusri. 

Sebab, kata Yusri, kargo LNG yang dijual ini merupakan notifikasi kargo LNG Pertamina holding dengan Woodside Ltd Australia, cilakanya harganya lebih mahal dari harga yang telah disepakati antara PGAS dengan Gunvor.

"Fakta yang tak terbantahkan hingga hari ini bahwa Pertamina meraih untung besar sekitar USD 100 juta hingga akhir 2024 dalam berkontrak LNG Corpus Cristy Limited USA, hanya ironisnya Karen Agustiawan harusnya sebagai pahlawan bagi Pertamina malah bernasib tragis meringkuk dalam tahanan sebagai terpidana," ungkap Yusri. 

Yusri menjelaskan, meskipun manajemen PGN sudah mendatangkan ahli dari SKK Migas dan Pertamina serta konsultan hukum bertaraf internasional dengan konsekwensi merogoh banyak kocek PGN untuk menghindari pemenuhan kewajiban PGN terhadap Gunvor dengan strategi "force majeur", namun menurut banyak konsultan hukum bahwa strategi "force majeur" diajukan itu dianggap aneh, lantaran belum memiliki aset tetapi sudah dijual ke pihak ketiga.

BACA JUGA:Rusak Fasilitas Umum, Aplikator Koin Jagat Bakal Diperiksa Polisi

"Sehingga bisa timbul spekulasi di antara mereka bahwa disinyalir bahwa ahli-ahli itu hanya sekedar mencari manfaat dalam kesulitan perusahaan," ungkap Yusri. 

Sementara itu, lanjut Yusri, di saat belum ada kepastian berapa besar kerugian yang akan dialami PGN atas keteledoran dalam berkontrak dengan Gunvor, ternyata PGN mengalami penurunan pasokan gas dari lapangan KKKS khususnya di Jawa Bagian Barat mulai akhir tahun 2024 hingga tahun 2029.

"Di tahun 2025 untuk industri Jawa Bagian Barat mengalami penurunan pasokan gas hampir separuh dari sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan surat PGN pada akhir tahun 2024 kepada kalangan industri yang menyatakan akan membatasi konsumsi gas pipa ke pelanggan hanya sampai sekitar 45 persen hingga 55 persen, kekurangan akan disupply dari gas regasifikasi (LNG) dengan harga hampir dua kali lipat dari harga gas pipa," beber Yusri. 

Namun anehnya, kata Yusri, hingga hari ini belum ada informasi dari PGN yang menjelaskan dari mana sumber pasokan LNG didapat yang akan digunakan untuk menambal kekurangan pasokan gas pipa, termasuk belum ada penjelasan berapa harga belinya. 

Sumber: