Pengecer LPG 3 Kg Ujung Tombak Penjualan Ritel, Eddy Soeparno: Mereka UMKM yang Dekat dengan Masyarakat

BACA JUGA:Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini 3 Februari 2025, Berlaku di 25 Ruas Jalan

BACA JUGA:Mengejutkan! Marcus Rashford Gabung Aston Villa, Fabrizio Romano: Sepertinya Manchester United Masa Bodoh

"Namun jika para pengecer ini terdaftar resmi dan terpantau aktivitas jual belinya secara digital, pemerintah bisa mengontrol aktivitas penjualan dan masyarakat tidak akan terkendala membeli LPG 3kg di lingkungan tempat tinggalnya," jelas dia.

“Jika dalam prakteknya diketahui ada pengecer-pengecer yang “nakal” dan menjual LPG 3kg di luar ketentuan yang telah ditetapkan, berikan sanksi berupa pencabutan alokasi LPG 3kg dan umumkan kepada warga sekitar," tegasnya.

Dalam pandangan Eddy, usaha LPG 3 kg ini memang kompleks, di satu pihak ini adalah usaha retail yang perlu menyentuh masyarakat sampai ke pelosok negeri.

BACA JUGA:Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini 3 Februari 2025, Berlaku di 25 Ruas Jalan

BACA JUGA:Cek Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini 3 Februari 2025, Awas Hujan!

Namun di lain pihak LPG 3 kg adalah produk subsidi yang wajib diawasi distribusinya karena rawan penyalah gunaan dan sering salah sasaran.

"Dari tahun ke tahun volumenya naik dan sekitar 70-75 persen LPG ini kita impor, sehingga menguras devisa," ungkapnya.

Sedangkan di sisi lain, Eddy menjelaskan banyak diantara pengecer itu adalah UMKM yang bisa menyambung hidup dari menjual LPG 3kg. 

“Karena itu menggugurkan keikutsertaan para pengecer dalam mendistribusikan LPG 3kg sebaiknya dipertimbangkan ulang," kata Eddy.

BACA JUGA:5 Kali Ledakan Kebakaran Tiga Gudang di Tambun Bizhub

BACA JUGA:7 Highlight Arsenal 5-1 Manchester City di Liga Inggris: Erling Haaland Tak Berdaya, Myles Lewis-Skelly Luar Biasa

Secara khusus Eddy mengusulkan agar tata cara penjualan LPG 3kg dievaluasi dengan memperbaiki data penerima subsidi, menentukan sistem penyaluran subsidinya (langsung ke penerima atau tetap seperti yang berlaku saat ini) dan memperketat sistem pengawasannya di lapangan. 

"Karena pengecer umumnya adalah pelaku UMKM, tidak ada salahnya jika mereka didaftarkan secara resmi, diberikan pelatihan bahkan penghargaan jika berkinerja baik dan jujur," tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.

Sumber: