PHK di Mana-mana, Pemerintah Wajib Tarik Investasi untuk Ciptakan Lapangan Kerja!

JAKARTA, DISWAY.ID - Banyaknya pabrik yang gulung tikar dan diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim berusaha di Indonesia.

Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala investasi dan mendorong masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru. 

BACA JUGA:Indonesia Gelap Bagi Buruh Sritex, JKP Tak Jelas yang Mau PHK Diminta Daftar Dulu

BACA JUGA:PHK di Mana-mana, Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Masih Realistis?

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor industri manufaktur, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia dalam keterangannya, Senin 10 Maret 2025. 

Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, dan belum konsisten. 

“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu bisa dilakukan dengan pemberian subsidi kepada korban PHK, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar mereka bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru,” katanya.

 BACA JUGA:Badai PHK Melanda Tanah Air Ditengah Lemahnya Daya Beli, Pengamat Ungkap Faktor Penyebabnya

BACA JUGA:KSPN Prihatin PT Victory Chingluh PHK Ribuan Karyawan Tangerang: Kami Sedih!

Mengutip data BPS yang dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 juta orang yang menganggur dan jumlah ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK di awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran di Indonesia menempati level tertinggi di ASEAN. Per April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Malaysia (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) dan Tahiland (1,1%).

“Sampai dengan akhir Februari lalu, mereka yang terkena PHK itu sudah mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan berusaha di Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia. 

Iklim Investasi 

Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik investor jika tantangan lain tidak dibenahi. 

“Memang kita berhasil naik dalam peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang berbelit, dan kebijakan yang sering berubah harus segera diperbaiki untuk mendorong lebih banyak investasi,” ujarnya. 

Sumber: