Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Komentari soal RUU TNI, Tapi Belum Lapor LHKPN ke KPK

JAKARTA, DISWAY.ID -- Podcaster sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari data base KPK, Deddy Corbuzier belum menyampaikan LHKPN nya," ujar anggota Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Selasa, 18 Maret 2025.

Budi menjelaskan untuk batas lapor tiga bulan setelah dilantik.

BACA JUGA:3 Anggota Polres Way Kanan Tewas Saat Bertugas, Polri Sampaikan Bela Sungkawa

BACA JUGA:Kopka Basar Terduga Pelaku Penembakan 3 Polisi di Lampung Ditangkap, Kapendam Ungkap Faktanya

Diketahui, Deddy dilantik pada 11 Februari 2025 bersama empat orang lainnya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Menhan) Nomor 28 tahun 2019.

"Adapun batas waktu pelaporannya tiga bulan pasca dilantik pada jabatan tersebut," jelasnya.

Baru-baru ini, Deddy Corbuzier mengomentari aksi Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan saat rapat panitua kerja oleh Komisi I DPR RI tentang RUU TNI pada Sabtu-Minggu, 14 Maret -15 Maret 2025 di hotel Fairmont, Jakarta.

Ia menganggap bahwa hal yang dilakukan koalisi masyarakat sipil berjumlah tiga orang tersebut tergolong dalam aksi anarkis dan melanggar hukum.

"Kemarin rapat panja revisi rencana Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu," kata Deddy dalam video yang dipublikasikan ke akun instagram @dc.kemhan pada Minggu, 16 Maret 2025.

BACA JUGA:Sesumbar Kopka Basar Anggota TNI Penembak Kapolsek Negara Batin Saat Gerebek Sabung Ayam: Bisa Datang Tonton Langsung

BACA JUGA:Puan Buka Suara Soal Hotel Fairmont Dijaga oleh Kopassus Saat Rapat RUU TNI

"Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan berteriak-teriak hingga mencoba menerobis masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi, secara paksa," sambungnya.

Sumber: