Efek Domino Tarif Trump, Ekspor RI Terpukul, 1,2 Juta Pegawai Dibayangi PHK

Efek Domino Tarif Trump, Ekspor RI Terpukul, 1,2 Juta Pegawai Dibayangi PHK

Kebijakan proteksionisme terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang ekonomi global.--Andrew Harnik/AFP

JAKARTA, DISWAY.ID – Kebijakan proteksionisme terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang ekonomi global.

Lewat penerapan tarif dagang sebesar 32 persen, AS menyasar lebih dari 160 negara mitra dagangnya—termasuk China, Uni Eropa, hingga Indonesia.

Langkah ini, menurut Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik sekaligus Dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Freesca Syafitri, merupakan strategi besar Trump untuk "menyamakan beban tarif" antara AS dan mitra dagang.

Namun, kebijakan ini justru memicu efek domino yang memukul banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Alih-alih menciptakan keseimbangan, kebijakan ini justru mengirimkan efek domino yang mengancam struktur ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Freesca kepada Disway, Sabtu 5 April 2025.

BACA JUGA:Antisipasi Dampak Tarif Dagang Trump, Menko Airlangga Gelar Diskusi Dengan Wamen dan Asosiasi

Industri Padat Karya Paling Terpukul

Sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, yang selama ini bergantung besar pada pasar ekspor AS.

Kenaikan tarif ini otomatis mempersempit margin keuntungan para eksportir Indonesia yang sudah menipis.

“Dengan margin makin tipis, buyer dari AS bisa saja beralih ke negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang menawarkan biaya produksi lebih rendah,” jelas Freesca.

BACA JUGA:Ekonom Soroti Peluang di Tengah-tengah Ancaman Tarif Dagang Donald Trump

“Saat buyer AS beralih ke negara pesaing, gelombang PHK sulit dihindari,” tegas Freesca.

1,2 Juta Pekerja Terancam

Data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2024 mencatat, lebih dari 1,2 juta pekerja di sektor tekstil bergantung pada ekspor ke AS.

Jika ekspor terus menurun, angka ini bisa berbanding lurus dengan potensi kehilangan pekerjaan di sektor tersebut.

Freesca menilai bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Close Ads