Digitalisasi 24 Bank Pembangunan Daerah, Asbanda Luncurkan SP2D Online Melalui SPID

JAKARTA, DISWAY.ID - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang menjadi himpunan 24 Bank Pembangunan Daerah meluncurkan sistem pencairan dana yang go digital.

Asbanda meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

BACA JUGA:Mantan Dirjen Keuda Mendagri Resmi Dipenjara 6 Tahun

BACA JUGA:Kemendagri Sebut Lucky Hakim Punya Keterbatasan Pemahaman Soal Izin Perjalanan

Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Asbanda dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.

Insiatif digital ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Nota itu mencakup penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda Kemendagri) dan 24 Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (Dirut BPD).

"SP2D berfungsi sebagai fasilitas semua proses perencanaan dan transaksi atas setiap proses pencairan dana secara terpusat, cepat, aman, dan terdokumentasi agar mengurangi potensi kesalahan administrasi atau penyelewengan," jelas Busrul Iman, Pelaksana Tugas Ketua Umum Asbanda dalam konferensi pers peluncuran SP2D online di Hotel Bidakara, Kamis 17 April 2025.

BACA JUGA:KPK Ingatkan Kementerian dan Lembaga untuk Jalankan 15 Aksi Stranas PK untuk Pencegahan Korupsi

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mendukung proses digitalisasi bank daerah

Ditjen Keuda, kata Agus akan menindaklanjuti proses SP2D di pemerintah daerah akan dilakukan secara online. Ia mengatakan, "Tata kelola keuangan daerah dapat yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga dapat menciptakan praktek pemerintahan yang baik dan bebas korupsi."

Fatoni juga menyoroti manfaat dari peluncuran sistem atau aplikasi ini, yakni sebagai bentuk penghematan karena pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan aplikasi sendiri atau dapat menghapus aplikasi yang sudah ada.

Ia juga menambahkan bahwa sistem ini dapat mengurangi tingkat kesalahan dan memungkinkan kontrol serta perbaikan apabila terjadi kesalahan data nasional.

Gandeng Stranas PK

Kerja sama Asbanda-Kemendagri turut melibatkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK) sebagai koordinator untuk meningkatkan penerapan prinsip Good and Clean Government.

Hal ini juga bertujuan agar SP2D online turut mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mempermudah proses pengawasan.

Sumber: