IAPI Resmikan Dua Inisiatif Besar: LBH Pengadaan Publik Indonesia dan Pengenalan Resmi Kegiatan ICEF-IPFE 2025

JAKARTA, DISWAY.ID - Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) resmikan dua inisiatif besar yang bisa memberikan dampak signifikan bagi sektor pengadaan nasional.

Kedua inisiatif tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengadaan Publik Indonesia dan pengenalan resmi rangkaian kegiatan pameran nasional ICEF-IPFE 2025.

Keduanya diresmikan saat menggelar kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar IAPI yang digelar di Jakarta, dan juga hasil kolaborasi strategis antara IAPI dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia beserta jajaran, serta diikuti oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi pelaku usaha, serta para profesional pengadaan dari berbagai wilayah di Indonesia.

BACA JUGA:Polisi di Tangerang Curiga Ditawari Mobil Bekas Hasil dari Kejahatan: Ada Bercak Darah di Jok

LBH Pengadaan Publik Indonesia: Pilar Perlindungan dan Edukasi Hukum untuk Insan Pengadaan

Peluncuran LBH Pengadaan Publik Indonesia merupakan bentuk respon konkret IAPI terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh para pelaku pengadaan barang/jasa.

Dalam sambutannya, Ketua Umum IAPI, Andi Zabur Rahman, menyampaikan bahwa banyak pelaku pengadaan — baik dari unsur pemerintah, penyedia jasa, maupun pelaku usaha — menghadapi permasalahan hukum bukan karena itikad buruk, melainkan akibat kurangnya pemahaman, bimbingan, dan perlindungan.

“Kami menyaksikan betapa banyak insan pengadaan yang bekerja dengan integritas, justru tersangkut masalah hukum karena kurangnya dukungan edukatif dan pendampingan yang proporsional. LBH ini hadir bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memberikan perlindungan, pencerahan, dan keadilan,” ungkapnya.

LBH ini akan menjalankan tiga mandat utama:

1. Pendampingan hukum individual maupun kelembagaan bagi pelaku pengadaan yang menghadapi proses hukum.

2. Penyuluhan dan pelatihan hukum pengadaan, termasuk penjelasan regulasi terbaru dan potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi.

3. Advokasi sistemik, untuk menyuarakan kebutuhan regulasi yang berpihak pada keadilan substantif dan kondisi nyata di lapangan.

BACA JUGA:Jokowi Cs Tiba di Roma, Bawa Surat Pribadi Presiden Prabowo untuk Pemerintah Vatikan

ICEF-IPFE 2025: Peluang Strategis Menjadi Bagian dari Ekosistem Pengadaan Digital Pemerintah

Seiring dengan peluncuran LBH, IAPI juga memperkenalkan secara resmi rangkaian kegiatan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum and Expo (IPFE) 2025, yang akan digelar pada bulan Juni 2025 di Jakarta.

Sumber: