ICW Soroti Masalah Distribusi dan Kualitas Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis

ICW Soroti Masalah Distribusi dan Kualitas Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Program anyar besutan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai ICW banyak menimbulkan masalah-Disway.id/Fajar Ilman-

JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program anyar besutan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai ICW banyak menimbulkan masalah. 

BACA JUGA:Pelaku Pembakaran Bocah Ditangkap, Diduga Berada di Rumah Salah Satu Istri di Tasikmalaya?

BACA JUGA:Rahasia Sukses Berjualan Online Dikuliti di Ajang Next Level Online Selling

Dari hasil pemantauan di 36 lokasi di Jakarta pada 12 Maret–24 April 2025, ICW menemukan ketidakjelasan distribusi, keterlambatan pengiriman, hingga kualitas makanan yang buruk.

"Banyak makanan yang tidak layak konsumsi, bahkan guru di sekolah menyebutkan makanan-makanan itu seringkali tidak dimakan dan akhirnya dibuang begitu saja," kata Eva Nurcahyani, staf Divisi Riset ICW dalam diskusi, Selasan 29 April 2025.

Eva juga mengungkapkan bahwa program MBG yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terlalu tersentralisasi, dan distribusi makanan ke sekolah-sekolah dilakukan tanpa transparansi kriteria.

"SPPG bahkan tidak tahu kenapa sekolah tertentu dipilih dan yang lain tidak," ucapnya.

BACA JUGA:Tampil di KPK, Bang Haji Rhoma Irama Bawakan 4 Lagu: Kita Doakan Para Pejabat Tak Suka Korupsi

Temuan ICW memicu kekhawatiran akan efektivitas program ini dalam mengatasi gizi buruk dan stunting. Mereka merekomendasikan desentralisasi pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola program secara menyeluruh.

ICW  juga mengkritisi keterlibatan aparat militer dalam pengawasan implementasi Program MBG

Ia menilai bahwa kehadiran TNI di lingkungan sekolah menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran prinsip ruang sipil yang aman bagi anak.

"Di beberapa sekolah, kami temukan kehadiran Babinsa untuk mengawal distribusi makanan. Ini mencampuradukkan ruang militer dengan sipil, yang sangat bertentangan dengan Konvensi Hak Anak," jelas Eva.

ICW menegaskan bahwa pendekatan militeristik dalam program sosial seperti MBG seharusnya dihindari. Anak-anak berhak atas lingkungan belajar yang bebas dari tekanan psikologis.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads