IRCA 2025: Tak Hanya Legalitas, Kepatuhan Tata Kelola dan Hukum Jadi Kunci Perusahaan Bangun Trust

Minggu 11-05-2025,13:33 WIB

Reporter: Marieska Harya Virdhani|

Editor: Marieska Harya Virdhani

IRCA 2025: Tak Hanya Legalitas, Kepatuhan Tata Kelola dan Hukum Jadi Kunci Perusahaan Bangun Trust

IRCA bukan sekadar panggung penghargaan, tapi forum strategis untuk mendorong pelaku usaha memperkuat budaya kepatuhan secara menyeluruh.--Istimewa

JAKARTA, DISWAY.ID – Kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) semakin terbukti bukan sekadar formalitas.

Di tengah iklim usaha yang terus berubah dan makin kompleks, perusahaan yang mampu menunjukkan konsistensi dalam aspek ini justru lebih dipercaya dan berkelanjutan.

Hal inilah yang tercermin dari ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025 yang diselenggarakan Hukumonline pada Jumat 9 Mei 2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

IRCA bukan sekadar panggung penghargaan, tapi forum strategis untuk mendorong pelaku usaha memperkuat budaya kepatuhan secara menyeluruh.

CEO Hukumonline, Arkka Dhiratara, menyampaikan bahwa kepatuhan hukum kini bukan lagi kewajiban administratif semata, melainkan fondasi penting untuk membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis.

“Kami berharap penghargaan ini menjadi pemicu lahirnya lebih banyak role model industri—perusahaan-perusahaan yang menjadikan kepatuhan bukan beban, tapi nilai dan kekuatan,” ujarnya.

Salah satu figur yang menonjol dalam ajang tersebut adalah Anang Adji Sunoto, Presiden Direktur PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), yang meraih penghargaan Most Inspiring Leader in Regulatory Compliance.

Perannya dinilai krusial dalam membentuk budaya kepatuhan hukum di lingkungan perusahaan, hingga membawa MCCI menyabet kategori tertinggi Sapphire: Best Enterprise in Regulatory Compliance.

Dalam sambutannya, Anang menegaskan pentingnya menjadikan kepatuhan sebagai budaya yang hidup, bukan sekadar dokumen di atas kertas.

“Bagi kami, ajang seperti IRCA sangat penting karena menyoroti aspek legal dan kepatuhan yang krusial. Indonesia membutuhkan kepastian hukum, karena itu kunci iklim usaha yang sehat dan kondusif,” katanya.

Ia juga mengkritisi perubahan aturan yang kerap mendadak dan tidak sinkron antar lembaga. Menurutnya, kondisi seperti itu menciptakan ketidakpastian yang merugikan pelaku usaha dan membuat investor ragu.