Yah.. Pemerintah Batal Berikan Diskon Listrik ke Masyarakat, Ini Alasannya

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah batal memberikan diskon untuk tarif listrik.

Ia menjelaskan hal itu dikarenakan proses angaran untuk diskon listrik sangat lama. Sehingga, menurutnya, tak bisa dijalankan pada periode Juni-Juli 2025.

BACA JUGA:RUPTL Terbaru Berpotensi Tawarkan 91 Persen Green Jobs dari Sektor Pembangkit Listrik

BACA JUGA:Pemerintah Gelontorkan Rp24,44 Triliun untuk 5 Paket Stimulus: Ada Diskon Transportasi hingga Pemberian Bansos

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," kata Srimul di Kantor Presiden, Senin, 2 Juni 2025.

Sri Mulyani menjelaskan sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan subsisidi upah.

Hal ini pun pernah diberlakukan saat masa Covid-19 lalu.

BACA JUGA:6 Paket Stimulus Ekonomi Disiapkan Pemerintah, Ekonom Soroti Hal Ini

"Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsisidi upah, jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya," ungkapnya.

"Karena waktu ini kan bantuan subsidi upah, pernah dilakukan pada masa Covid-19. Waktu itu data BPJS masih perlu untuk dibersihkan. Sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sekarang karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap. Maka, kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan untuk (mengalokasikan ke) bantuan subsidi upah," lanjutnya.

Sumber: