bannerdiswayaward

Nadiem Makarim Siap Bantu Kejagung Usut Kasus Dugaan Korupsi di Kemendikbudristek

Nadiem Makarim Siap Bantu Kejagung Usut Kasus Dugaan Korupsi di Kemendikbudristek

Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 Nadiem Makarim buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)-disway.id/Anisha Aprilia -

JAKARTA, DISWAY.ID -- Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 Nadiem Makarim buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Mantan CEO Gojek ini mengaku menghormati proses hukum, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek.

"Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut: Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung, penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis" kata Nadiem di Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juni 2025.

BACA JUGA:Sahroni Soal Jokowi Ingin Jadi Ketum PSI: Contohlah Pak SBY, Hidup Tenang Usai Tak Jadi Presiden

BACA JUGA:PDIP: Jokowi Ciptakan Trust Issue, Publik Nilai Jokowi Tak Bisa Dipercaya

Nadiem mengatakan siap bekerja sama dengan pihak Kejagung untuk membantu pengusutan perkara korupsi tersebut apabila dimintai keterangannya.

"Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Ia menegaskan tak akan pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun.

Namun, dia mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun adil.

Namun, dia memastikan bahwa selama menjabat jadi Mendikbudristek, dia selalu merumuskan kebijakan dengan azas transparansi, keadilan dan itikat baik.

BACA JUGA:Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga

BACA JUGA:Komisi IV DPR RI Desak Bahlil Cabut IUP dan Tutup Permanen Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat

"Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan azas transparansi, keadilan dan itikat baik," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads