Pajak e-Commerce Timbulkan Pro Kontra, Ekonom Minta Pemerintah Berkaca dari Kanada
Ilustrasi e-Commerce-Istimewa-
Diketahui, Presiden Trump pada 27 Juni 2025 merespons keras dengan memutus negosiasi dagang AS-Kanada, menuduh DST sebagai diskriminasi terhadap perusahaan AS.
Bahkan, Google pun mengenakan surcharge tambahan kepada pengiklan di Kanada untuk menutup beban DST.
“Dengan DST, mereka (Kanada) mengukuhkan kedaulatan fiskal atas revenue digital di wilayah yurisdiksi mereka. Namun risikonya tinggi, termasuk ancaman retaliasi tarif impor AS dan terganggunya perundingan dagang,” jelas Achmad.
BACA JUGA:SIKAT Sekarang! Saldo DANA Gratis Rp345.000 Langsung Masuk Dompet Digitalmu Malam Ini 30 Juni
BACA JUGA:Nomor HP Kamu Dikirim Saldo DANA Kaget Gratis Tanpa Undang Teman, Modal Selonjoran Dapat 1,4 Juta!
Dengan risiko ini, Achmad juga mengingatkan agar Indonesia tetap berhati-hati.
Keberanian fiskal tanpa dibarengi diplomasi internasional bisa memicu konflik atau risiko geopolitik.
"Oleh karena itu, Indonesia perlu mendukung kesepakatan pajak digital global (DST) yang saat ini sedang dirumuskan oleh OECD. Tapi kalau prosesnya terlalu lama, Indonesia harus berani membuat kebijakan unilateral agar tidak terus kehilangan potensi pajak dari sektor digital," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
