Kenaikan Biaya Operasional Jadi Angin Segar untuk Kader Dasawisma: Ada Upah Lelahnya

Namun dengan adanya kenaikan ini, setidaknya Kader Dawis tidak perlu merogoh kocek pribadi untuk menomboki biaya operasional.

Bisa dibilang Kader Dawis menjadi tulang punggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pendataan, dan pemberdayaan warga.

Secara garis besar Kader Dawis bertugas melakukan pencatatan data keluarga, kesehatan, dan kegiatan masyarakat, serta menjadi penyambung informasi antara PKK dan masyarakat.

"Karena kita harus tahu NJOP-nya (Nilai jual obyek pajak) nilai pajak, kita harus tahu dia udah nikah apa tidak, nikah tercatat apa tidak. Terus kita juga harus tahu sejarahnya dia, kalau anaknya keguguran kita harus hitung juga. Jadi yang mendetil itu kita harus tahu, karena itu ada laporannya dilaporan bulanan," terang Siti.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menaikan dana opeeasional Kader Dawis dari yang sebelumnya Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan.

BACA JUGA:Cetak Rekor! Peserta JAKIM 2025 Tembus 31 Ribu Orang, Pramono: Diikuti Pelari dari 51 Negara

Kenaikan dana operasional Dasawisma tersebut sebagai realisasi janji kampanye pada Pilkada 2024 lalu.

“Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada waktu itu, Dawis akan mendapatkan operasional 750.000,” ujar Pramono dikutip Rabu, 2 Juli 2025.

Pramono menyampaikan bahwa jumlah anggota Dawis di Jakarta saat ini mencapai 76.114 orang.

Dengan adanya kenaikan dana operasional ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengucurkan anggaran sebesar Rp685 miliar.

“Dan jumlah Dawis yang cukup besar maka anggarannya naiknya juga lumayan. Dari sebelumnya 456 miliar dengan kenaikan ini maka akan menjadi 685 miliar, cukup besar,” kata Mas Pram sapaan akrabnya.

Sumber: