Kisah Kader Dawis Terseret ke Pengadilan Agama gegara Pergoki Perselingkuhan

"Cukup, karena palingan kita kan buat beli kuota, terus laporan tiap bulan. InsyaAllah itu udah cukup," ujarnya.

Sebelumnya kata Fauziah nasib para kader Dawis terbilang miris. Dirinya kerap menggunakan uang pribadi untuk menomboki biaya operasional.

Pasalnya sebelum tahun 2018, dia hanya menerima dana operasional sebesar Rp250 ribu dalam satu tahun.

BACA JUGA:Pramono Masih Kaji Kenaikan Insentif Kader Jumantik dan Dasawisma

Kemudian di tahun 2019, dana operasional Dawis mengalami kenaikan sebesar Rp250 ribu per bulan. Namun dana operasional tersebut dapat dicairkan setiap 3 bulan sekali.

Lalu di tahun 2022, dana operasional kembali mengalami kenaikan sebesar Rp500 ribu. Setelah hampir 3 tahun mandek, akhirnya Gubernur Pramono menaikan dana operasional menjadi Rp750 ribu.

Memang jika dilihat dari tugas pokok kader Dawis, dana operasional yang hanya Rp750 ribu per bulan terbilang kecil.

Namun dengan adanya kenaikan ini, setidaknya Kader Dawis tidak perlu merogoh kocek pribadi untuk menomboki biaya operasional.

Bisa dibilang Kader Dawis menjadi tulang punggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pendataan, dan pemberdayaan warga.

Secara garis besar Kader Dawis bertugas melakukan pencatatan data keluarga, kesehatan, dan kegiatan masyarakat, serta menjadi penyambung informasi antara PKK dan masyarakat.

Di tempat yang sama, Kader Dasawiswa dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan Siti Maemunah (54) menyambut gembira kenaikan dana operasional tersebut.

Menurutnya dengan kenaikan Rp750 ribu per bulan, Siti bisa menyisakan sedikit dari dana operasional untuk uang lelah.

"Dikasih kenaikan ini, itu sebuah angin segar buat kita para dawis, Rp250-nya untuk upah lelahnya kita," kata Siti.

Sumber: