Rencana BRICS Tinggalkan Dolar Bikin Trump Meradang, Ancam Beri Tarif Tambahan 100 Persen

JAKARTA, DISWAY.ID – Rencana BRICS tiggalkan dolar bikin Trump meradang dan melalui akun media sosialnya menyampaikan ancaman akan beri tariff tambahan 10 persen.

Tarif tersebut disampaikan Donald Trump selaku Presiden Amerika untuk negara-negara anggota BRICS yang dalam perdagangannya tidak lagi menggunakan dolar.

Trump menganggap bahwa negara-negara yang setuju meninggalkan dolar untuk transaksi perdaganggan mereka dianggap sebagai pihak yang anti Amerika.

“Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan Tarif TAMBAHAN sebesar 10 persen,” tulisnya.

BACA JUGA:Cara Pinjaman KUR BCA 2025 Rp100 Juta di ACC Bank, Intip Trik Jitu untuk Usaha Berkembang

BACA JUGA:BGN Catat Penerima MBG Capai 7 Juta Orang, Targetkan 82 Juta Penerima Pada Akhir 2025

“Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!, tambah Trump di akun Truth-nya.

Bahkan dari sumber lain menyebutkan jika Trump akan mengenakan kenaikan tariff hingga 100 persen jika negara anggota tidak lagi menggunakan dolar dalam transaksi dagang mereka.

Diketahui bahwa saat ini pembicaraan anggota BRICS untuk meninggalkan dolar dalam melakukan transaksi semakin santer di KTT BRICS ke-17 akan diadakan di Rio de Janeiro pada tanggal 6 dan 7 Juli.

BACA JUGA:Trust ke Fundamental, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI

BACA JUGA:Presiden Brasil Sebut BRICS sebagai Pewaris Semangat Non-Blok Konferensi Bandung

Dalam pertemuan anggota BRICS yang digelar di Brasil, dikabarkan jika negosiasi untuk sistem pembayaran di antara negara-negara BRICS yang tidak memerlukan konversi dolar telah berjalan lancar.

Hal tersebut disampaikan oleh pihak BRICS yang menyampaikan jika pembahasan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota.

Disebutkan jika dari pertemuan telah terdapat kemajuan dalam mengidentifikasi kemungkinan jalur untuk interoperabilitas sistem pembayaran negara-negara anggota.

Sumber: