Roadshow KPK di Kiarapedes: Membangun Benteng Antikorupsi dari Desa

JAKARTA, DISWAY.ID - Dalam rangkaian Roadshow KPK 2025 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi,  Desa Kiarapedes, Purwakarta, pada Senin, 14 Juli 2025, menjadi saksi komitmen bersama untuk memberantas korupsi.

Sosialisasi antikorupsi yang digelar menekankan pentingnya membangun integritas dan budaya antikorupsi, dari tingkat nasional hingga ke akar rumput.

Widyaiswara Ahli Madya KPK, Muhammad Indra Furqon, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat integritas dan nilai-nilai antikorupsi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para petugas KPK sendiri.

BACA JUGA:Respon KPK Terhadap Isu Impunitas Advokat, Penyadapan, dan Kewenangan Penyidik dalam Revisi KUHAP

Ia menegaskan bahwa kehadiran KPK di Purwakarta bukan sebagai simbol kesempurnaan, melainkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan integritas.

"Program-program yang dijalankan, seperti sosialisasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat lokal, merupakan langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut," kata Furqon 

Ia juga menekankan pentingnya komitmen untuk menghentikan dan tidak mengulangi kesalahan, serta terus berupaya membangun integritas pribadi.

 BACA JUGA:KPK: Survey Penilaian Integritas Pemkab Lamongan Masuk Kategori Waspada

Sementara, Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Deni Gustian, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini di Purwakarta.

Ia memandang kegiatan ini sebagai momentum penting bagi masyarakat dan pejabat di Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan integritas dan kesadaran antikorupsi.

Deni juga mengingatkan bahwa korupsi seringkali bermula dari hal-hal kecil, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. 

Ia menekankan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang dampaknya sangat besar bagi bangsa dan negara, dan karenanya perlu ditangani secara serius dan komprehensif.

BACA JUGA:KPK Rencanakan Larangan Tahanan Pakai Penutup Wajah, MAKI: Harus Terbuka ke Publik Agar Menjadi Sanksi Sosial

Sumber: