Presiden Menolak Menandatangani Seragam, Memilih Mengamankan Masa Depan

Keempat, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di wilayah 3T dengan mendorong peningkatan status 32 RSUD dari tipe D ke tipe C. Melalui investasi Rp1,8 triliun, rumah sakit-rumah sakit ini kini memiliki kapasitas lebih baik untuk melayani ibu hamil dan anak-anak tanpa harus merujuk ke kota besar. 

Kelima, peluncuran 100 Sekolah Rakyat yang sepenuhnya gratis bagi anak-anak dari keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menjadi ruang pembelajaran yang menjunjung martabat, sekaligus memberi harapan nyata bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal berkualitas. Jumlah sekolah ini akan terus ditambah. 

Keenam, penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Regulasi ini antara lain mengatur bahwa anak usia 16–18 tahun hanya dapat memiliki akun digital dengan persetujuan orang tua. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya sekaligus mendorong keterlibatan aktif orang tua di dunia digital. 

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan 20 Persen Tak Berbanding Lurus dengan Mutu, Ini Temuan Doktor Uninus

Enam langkah ini bukanlah inisiatif terpisah, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperlakukan anak sebagai subjek pembangunan. Dalam banyak pendekatan masa lalu, suara anak-anak kerap tidak terdengar dalam perumusan kebijakan. Padahal, Konvensi Hak Anak PBB secara jelas menegaskan bahwa anak berhak untuk didengar dalam setiap keputusan yang memengaruhi mereka. 

Dengan memanfaatkan data seperti MDI I, pemerintah kini dapat mengidentifikasi lebih presisi siapa saja yang tertinggal dan bagaimana menjangkau mereka. Anak-anak yang sehat, terdidik, dan diberdayakan akan tumbuh menjadi generasi produktif yang memperkuat daya saing nasional. 

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa ketika anak-anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan lokal, hasil pembangunan menjadi lebih tepat guna, efisien, dan berkelanjutan. Indonesia kini memasuki fase baru pembangunan sosial—yang tak lagi bersandar hanya pada proyek, tetapi juga pada nilai, partisipasi, dan keberlanjutan. 

Tentu, tantangan tetap ada. Pemerintah menyadari pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program. Maka dari itu, upaya pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran, serta kolaborasi lintas kementerian dan daerah akan terus diperkuat.

Presiden Prabowo percaya, semua ini dapat diwujudkan jika seluruh komponen bangsa bersatu: pemerintah pusat, daerah, masyarakat sipil, dan tentu saja, anak-anak itu sendiri. 

Selamat Hari Anak Nasional 2025. Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ajakan untuk mengubah cara kita memandang pembangunan. Karena sejatinya, menjamin masa depan anak yang cerah, jauh lebih bermakna daripada menandatangani topi sekolah. 

Indonesia bergerak maju—bersama anak-anaknya.(*)

 

* Hariqo Wibawa Satria, Tenaga Ahli Utama, Kantor Komunikasi Kepresidenan 

 

 

Sumber: