MA Sosialisasikan Rumah Subsidi bagi Hakim dan Pegawai Peradilan, Sempat Disorot Prabowo

JAKARTA, DISWAY.ID-- Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Urusan Administrasi (BUA) menyelenggarakan sosialisasi program rumah subsidi pemerintah bagi hakim dan aparatur peradilan.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, khususnya di lingkungan peradilan.

Sosialisasi digelar di Gedung MA Jakarta dan dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, Selasa (22/7/2025).

BACA JUGA:Prabowo Tetapkan 219 Program Strategis Nasional di 2026, 7 Proyek Baru Jadi Sorotan

Ia menyebut, program rumah subsidi adalah bentuk nyata kepedulian negara terhadap kebutuhan dasar para pegawai peradilan.

“Ini merupakan wujud kepedulian negara dalam memberikan solusi kehidupan nyata, tidak hanya kepada hakim tetapi juga kepada aparatur badan peradilan lainnya,” ujar Sugiyanto dalam sambutannya.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, menyebut program ini merupakan bagian dari target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebanyak 1 juta rumah di antaranya ditargetkan untuk dibangun di kawasan perkotaan.

“Ini adalah komitmen pemerintah melalui Asta Cita untuk penyediaan hunian layak,” kata Sri.

BACA JUGA:Tuntaskan Karhutla di Riau, Ini 6 Poin Perhatian Pemerintah

Ia juga menambahkan, pegawai yang belum memiliki rumah bisa mengakses rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan yang sudah punya rumah dapat mengikuti program renovasi.

Deputi Komisioner BP Tapera, Sid Kesuma, memaparkan sejumlah fasilitas KPR Sejahtera FLPP.

Di antaranya uang muka (DP) hanya 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, serta tenor maksimal 20 tahun. Cicilan per bulan diperkirakan mulai dari Rp1,2 juta.

“Batas penghasilan untuk peserta Tapera di Jabodetabek adalah Rp14 juta per bulan,” jelas Sid.

Sumber: