Darurat Militer! Thailand Pilih Perundingan Langsung dengan Kamboja daripada Mediasi

JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah Thailand menegaskan lebih memilih jalur perundingan bilateral untuk menyelesaikan konflik bersenjata dengan Kamboja ketimbang menerima mediasi dari negara atau organisasi pihak ketiga.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dan baku tembak yang terjadi di sepanjang perbatasan kedua negara.

Sejak Kamis 24 Juli 2025, ketegangan antara Thailand dan Kamboja memuncak menjadi bentrokan terbuka di beberapa titik perbatasan yang selama ini menjadi wilayah sengketa.

Kedua negara saling tuduh sebagai pihak yang memulai serangan, sementara korban luka dari kalangan militer terus bertambah.

Menanggapi eskalasi konflik, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia—yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN—telah menawarkan bantuan mediasi. Namun Bangkok menolak tawaran tersebut.

“Saya rasa kita belum memerlukan mediasi dari negara ketiga,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, kepada Reuters, Jumat 25 Juli 2025.

BACA JUGA:Link Live Streaming Filipina U23 vs Thailand U23 di Piala AFF 2025: Siapa Juara Ketiga?

Thailand Umumkan Darurat Militer

Sementara itu, militer Thailand telah menetapkan status darurat militer di delapan distrik yang berbatasan langsung dengan Kamboja.

Langkah ini diambil menyusul dua hari berturut-turut baku tembak artileri antara kedua belah pihak.

Komandan Pertahanan Perbatasan di Provinsi Chanthaburi dan Trat, Mayor Jenderal Apichart Sapprasert, menyatakan bahwa darurat militer berlaku di tujuh distrik Chanthaburi dan satu distrik di Trat.

“Martial law is now in effect,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan telah menghubungi kedua pemimpin negara dan menawarkan proposal gencatan senjata.

Kedua pihak awalnya menyetujui, namun menurut Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Thailand kemudian menarik kembali kesepakatan tersebut.

“Kami tetap terbuka terhadap bantuan pihak ketiga di masa mendatang, tetapi saat ini kami percaya mekanisme bilateral belum habis digunakan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Russ Jalichandra dalam pernyataan terpisah.

Sumber: