Firman Soebagyo: Karhutla Terjadi Setiap Tahun, Solusinya Perlu Lembaga Seperti IBAMA Brasil

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebagai bencana tahunan yang perlu ditangani secara sistemik dan lintas sektoral.

Untuk itu, ia mendorong pembentukan lembaga khusus seperti IBAMA di Brasil untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup secara terintegrasi.

BACA JUGA:Hasto Bebas dari Rutan KPK, Langsung Lapor Megawati!

BACA JUGA:PNM Mekaar Buka Jalan, Nasabahnya Dilirik Raksasa Batik Nasional

“Kebakaran hutan itu sudah seperti Lebaran dan Tahun Baru. Selalu datang tiap tahun. Artinya, ini konsekuensi logis dari posisi Indonesia sebagai negara tropis dengan hutan yang luas,” ujar Firman dalam paparannya saat menjadi narasumber dalam Dialektika Demokrasi dengan tema; "Mendorong Penguatan Penanganan dan Pencegahan demi Menekan Penyebaran Karhutla", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. 

Ia menegaskan bahwa pendekatan penanganan karhutla tak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Pencegahan sejak awal melalui perencanaan terpadu dan edukasi kepada masyarakat desa perlu diutamakan. Menurutnya, dana desa bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengamanan hutan melalui skema perhutanan sosial.

BACA JUGA:Batuk Akibat Bediding Makin Merebak, Komix Herbal Ajak Gen Z Cegah dengan Cara yang Fun

“Fungsi pengawasan harus diperkuat. Masyarakat perlu dilibatkan dan diedukasi. Selama ini, edukasi minim. Akibatnya, mereka mudah diprovokasi oleh pelaku usaha yang membuka lahan dengan cara ilegal, termasuk pembakaran,” ungkap Firman.

Anggota legislatif dari Partai Golkar ini juga menyinggung lemahnya penegakan hukum dalam kasus karhutla. Aparat penegak hukum, bahkan personel kehutanan, sering kali ragu menindak pelaku karena adanya keterlibatan oknum berseragam —baik sipil maupun militer hingga politisi daerah.

“Ketika saya kunjungan kerja ke lapangan, ada yang mengaku pelaku pembalakan liar disuruh oleh oknum berseragam. Ini problem struktural. Bagaimana mungkin polisi kehutanan berani bertindak kalau lawannya punya senjata dan kekuasaan politik?” tuturnya.

Lebih lanjut, Firman mengkritik peran Badan Nsional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dinilainya terlalu luas dan berat. “Banjir BNPB, kebakaran hutan BNPB, bahkan sawah kebanjiran pun BNPB. Tapi, mereka tidak punya cukup alat, SDM, dan anggaran,” katanya.

BACA JUGA:Karhutla Riau Meningkat, DMC Dompet Dhuafa Turun Tangan di Rokan Hilir

Sebagai solusi, ia menawarkan pembentukan lembaga khusus seperti Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) di Brasil. Lembaga ini dinilai berhasil karena memiliki kewenangan penuh, otoritas penegakan hukum, dan dukungan anggaran serta teknologi canggih seperti helikopter dan sistem pemantauan digital.

“Kalau kita punya lembaga seperti IBAMA, ini bisa menjadi KPK-nya lingkungan hidup. Bukan hanya kuat secara hukum, tapi juga tanggap dan memiliki otot untuk bergerak cepat,” tegasnya lagi.

Sumber: