Ekonom Ragukan Data, Istana Angkat Bicara: Tak Ada yang Ditutup-Tutupi!

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi merespon keraguan para ekonom soal pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025.

Menurutnya, selama ini, pemerintah selalu mengeluarkan data yang jujur.

BACA JUGA:Kemendikdasmen Segera Terapkan Kurikulum PJJ untuk Seluruh Provinsi Indonesia

BACA JUGA:Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, HKI Perkuat Sinergi Investasi Hilirisasi dan Perkuat SDM

"Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara tidak positif. Pemerintah itu jujur-jujur aja loh mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik," ujar Hasan, di Kantornya, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Ia meminta publik untuk tidak menyamakannya dengan ramalan zodiak. Yang apabila tak sesuai dengan pendapatnya maka tak percaya.

"Kita tidak mempercaya ini seperti ramalan zodiak kan. Kalau sesuai kita percaya, kalau enggak sesuai kemudian kita enggak [percaya],” ungkap Hasan.

Ia memastikan, pemerintah selalu menyampaikan data ekonomi apa adanya. Ia mencontohkan, pada kuartal IV-2024, saat Presiden Prabowo Subianto telah menjabat, BPS merilis pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen, dan hal itu disampaikan secara terbuka.

BACA JUGA:Pramono Buka Peluang Kerja Sama Bidang Pangan hingga Layanan Digital dengan Sulteng

BACA JUGA:Eks Menag Yaqut Diperiksa KPK Selama 4,5 Jam atas Dugaan Korupsi Haji: Alhamdulillah Diberi Kesempatan

Kemudian pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,87 persen, dan penurunan tersebut juga diumumkan tanpa penyesuaian.

Lalu, kuartal II 2025 kembali menunjukkan peningkatan menjadi 5,12 persen, yang juga disampaikan terbuka oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama.

"Kuartal ke-2 naik 5,12 dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik," ujar dia.

“(Data) dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Banyak orang yang sekarang terpaku sama konsumsi, government spending, tapi enggak mau terima data investasi," jelas Hasan.

Sumber: