Gerindra: Bupati Pati Sudah Batalkan Kebijakan dan Minta Maaf, Jadi Pelajaran Sebelum Ambil Kebijakan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyebut bahwa langkah Bupati Pati membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dan meminta maaf kepada rakyat atas arogansi yang menantang warga terkait demostrasi merupakan sikap negarawan.

Menurut Bahtra, keputusan tersebut menunjukkan kesediaan seorang kepala daerah untuk mengakui kesalahan, instrospeksi, evaluasi diri dan segera memperbaikinya demi kepentingan masyarakat. 

BACA JUGA:Dorong Budaya Wakaf Uang, Kemenag: Rp10 Ribu Setahun Pun Bisa Bawa Perubahan Besar

BACA JUGA:Megawati Lantik Hasto Kristiyanto Sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 Pengurus DPP Masa Bakti 2025-2030

“Beliau sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka, ini bagian dari instrospeksi dan evaluasi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakan, “ ujar Bahtra di kompleks parlemen Jakarta, Kamis 14 Agustus 2025.

Dengan pembatalan kebijakan dan permohonan maaf tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati segera kembali kondusif dan energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:Sinergi TJSL BRI dan Ponpes Al Ittifaqiah: Dorong Eco Masjid dan Penghijauan

BACA JUGA:5 Cara Legal Mendapatkan Saldo Dana Gratis, Cek Panduan Terbaru 2025!

Selain itu dia juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada. 

"Kita semua ingin kepala daerah yang mampu mendengar suara rakyat, dan ini adalah langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar setiap kebijakan, Sebagaimana pesan Presiden Prabowo, bahwa pemimpin dalam mengambil kebijakan jangan menyengsarakan dan membuat susah rakyat.

BACA JUGA:Infinix HOT 60 Pro+, Smartphone Tertipis di Dunia dengan Layar 3D Curved Rilis 20 Agustus

BACA JUGA:Cek! Nomor Kamu Bisa Klaim Saldo DANA Gratis Rp185.000 Lewat Fitur DANA Kaget, Mudah dan Anti Ribet

Ia menmbahkan bahwa kejadian aksi kemarin menjadi pelajaran agar sebelum mengeluarkan kebijakan harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik. 

Sumber: