Ekonom Kritik Pidato RABN 2026 Prabowo: Ambisi atau Ilusi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan 2026 Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat 15 Agustus 2025 menjadi sorotan publik. 

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa APBN menuju kondisi tanpa defisit, bahkan menargetkan bisa tercapai pada 2027 atau 2028.

BACA JUGA:Hasil Sprint Race MotoGP Austria 2025: King Marquez Menang di Red Bull Ring, Alex kedua, Acosta Ketiga

BACA JUGA:Presiden Persebaya Tuntaskan Tantangan Bentang Jawa 2025, Bersepeda 1.500 KM dari Pantai Carita Banten ke Banyuwangi

RAPBN 2026 sendiri menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dengan target pendapatan Rp3.147,7 triliun. Defisit dirancang Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.

“Kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini ditekan sekecil mungkin,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menanggapi pidato tersebut, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pernyataan Presiden Prabowo berangkat dari Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan peran negara dalam cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

BACA JUGA:Jakarta Resmi Jadi Sekretariat Tetap MGMAC, Perkuat Posisi Sebagai Sentra ASEAN

BACA JUGA:Syarat Klaim Saldo DANA Gratis Rp100.000 dari Aplikasi Penghasi Uang AttaPoll, Cek di Sini

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan sebenarnya bukan sekadar ambisi tanpa defisit, melainkan konsolidasi arah pemerintahan yang jelas

“Masalahnya sederhana: bagaimana menenun narasi kedaulatan dan keadilan sosial menjadi RAPBN 2026 yang disiplin, terukur, dan realistis,” kata Achmad dalam keterangan tertulis kepada disway.id.

Menurutnya, RAPBN 2026 harus memastikan adanya multi-year costing yang transparan, penguatan logistik, standar gizi, keamanan pangan, serta buffer cadangan jika terjadi gejolak harga atau gangguan iklim

Ambisi Harus Dibedakan dari Ilusi

Achmad menegaskan bahwa pidato Nota Keuangan harus bisa memberi arah yang jelas

Sumber: