Menkomdigi Sambut Baik Kongres Persatuan PWI, Akhiri Dualisme Dua Tahun

JAKARTA, DISWAY.ID– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar dan demokratis.

Kongres ini sekaligus mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang sudah berlangsung hampir dua tahun.

“Kami tentu senang mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI benar-benar bersatu lagi dan kembali fokus mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” ujar Meutya, Rabu (3/9/2025).

BACA JUGA:Andre Rosiade Bongkar Alasan Pemain Keturunan Ramai ke Liga Indonesia, Gaji Gede dan Fulus Deras!

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) Atal S. Depari, Meutya berpesan agar kepengurusan baru mengakomodasi semua pihak, termasuk kubu Hendry Ch. Bangun.

“Masukkan Pak Hendry (Ch. Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” tegas Meutya.

Akhiri Dualisme PWI

Sejak 2023, PWI dilanda perpecahan akibat adanya dua versi kepengurusan yaitu antara hasil Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya sepakat menggelar Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

BACA JUGA:Parade Militer China di Tiananmen Pamer Rudal Nuklir hingga Drone Tempur, Kirim Pesan Kuat ke Dunia

Kongres yang berlangsung di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025 itu, secara demokratis memilih:

• Akhmad Munir (Dirut LKBN Antara) sebagai Ketua Umum PWI 2025–2030
• Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI

Menjawab harapan Menkomdigi, Akhmad Munir memastikan kepengurusan barunya akan tetap mengakomodasi jajaran PWI hasil Kongres Bandung 2023.

Bahkan nama Hendry Ch. Bangun sudah masuk dalam daftar calon pengurus baru yang tengah difinalisasi formatur.

BACA JUGA:Natalius Pigai Bertemu Kapolri, Tekankan Penanganan Demo Sesuai Prinsip HAM

Munir menambahkan, struktur kepengurusan PWI baru segera dirampungkan untuk kemudian mengurus Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber: