Kepala Bapanas Minta Tambahan Rp22,53 Triliun! Mau Guyur Bantuan Beras Gratis dan Stabilkan Harga Pangan

JAKARTA, DISWAY.ID– Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,53 triliun untuk tahun 2026.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/9/2025).

Anggaran tambahan tersebut ditujukan untuk memperkuat program ketahanan pangan nasional, termasuk stabilisasi harga dan bantuan sosial.

BACA JUGA:DPR RI Siapkan Reformasi Internal: Transparansi, Pangkas Tunjangan dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

Menurut Arief, pagu anggaran awal Bapanas untuk 2026 hanya sebesar Rp233,29 miliar, yang dinilai tidak cukup untuk menjalankan program strategis.

Dengan tambahan Rp22,53 triliun, total anggaran Bapanas akan mencapai Rp22,76 triliun. "Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam," ujar Arief dalam rapat tersebut.

Rincian penggunaan tambahan anggaran tersebut meliputi:

- Rp2,05 triliun untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang mencakup distribusi 1,2 juta ton beras, 250 ribu ton jagung, dan 100 ribu ton kedelai.

- Rp20,46 triliun untuk bantuan pangan beras selama enam bulan bagi 18 juta keluarga penerima manfaat, dengan total volume 1,08 juta ton beras.

BACA JUGA:Kecoak Cyborg UNDIP Jadi Inovasi Futuristik untuk Misi Penyelamatan Bencana

- Rp17,92 miliar untuk bantuan pangan dalam kondisi bencana alam.

Permintaan ini muncul di tengah kenaikan harga beras yang dipicu oleh penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sehingga harga beras medium naik hingga Rp13.500 per kilogram di zona 1.

Arief menekankan bahwa anggaran tambahan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Jika usulan ini tidak disetujui, program bantuan beras gratis untuk masyarakat miskin berpotensi dihentikan dan diganti dengan subsidi selisih harga beras SPHP.

Sumber: