Mahasiswa Soroti Tingginya Tunjangan DPRD, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Transapransi
Mahasiswa menyoroti tingginya tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang yang sangat mencederai rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat-Istimewa-
"Kalau perlu dikaji ulang, sehingga gaji dan tunjangan dewan bisa sesuai dengan beban dan tanggung jawab mereka," ungkapnya.
"Atau pemerintah pusat bisa juga membuat aturan terkait standarisasi gaji dan tunjangan dewan sehingga tidak kesenjangan antar daerah," tambahnya.
Adib menilai isu ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap DPRD maupun pemerintah daerah jika tidak dikelola dengan baik.
"Persepsi publik penting. Walaupun secara persentase belanja DPRD kecil dibandingkan total APBD, angkanya tetap terlihat besar bagi masyarakat. Karena itu DPRD harus lebih aktif menjelaskan ke publik, lebih transaparan dan partisipatif," urainya.
Adib melanjutkan, fokus utama seharusnya bukan hanya soal nominal. Tetapi juga bagaimana kinerja DPRD dan transparansi anggaran.
BACA JUGA:Aksi Damai Mahasiswa Unpad, Tolak Dialog, Desak Pemenuhan Tuntutan 17+8
"Kalau tunjangan besar tapi kinerja tidak dirasakan publik, kritik akan semakin kuat. Maka, solusinya adalah keterbukaan data dan evaluasi kinerja, bukan sekadar saling menyalahkan," tukasnya.
Dalam APBD Kota Tangerang, alokasi belanja DPRD disebut hanya sekitar lima persen. Sebagian besar anggaran diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun bagi masyarakat, angka nominal yang tinggi tetap menjadi sorotan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
