bannerdiswayaward

Aksi Damai Mahasiswa Unpad, Tolak Dialog, Desak Pemenuhan Tuntutan 17+8

Aksi Damai Mahasiswa Unpad, Tolak Dialog, Desak Pemenuhan Tuntutan 17+8

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad), Vincent Thomas-Disway/Fajar Ilman-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad), Vincent Thomas, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan Mahasiswa Unpad di depan Gedung DPR hari ini merupakan aksi damai yang bertujuan mendesak pemerintah dan DPR RI untuk merealisasikan tuntutan 17+8.

Aksi demonstrasi tersebut digelar bertepatan dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pemenuhan tuntutan tersebut. 

BACA JUGA:Catat! Dasco Pastikan Anggota DPR yang Dinonaktifkan Partai Tak Dapat Hak Keuangan

BACA JUGA:DPR Resmi Hentikan Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta per Bulan, Respons Atas Tuntutan Rakyat

Vincent menilai bahwa jika hingga pukul 16.30 WIB tuntutan belum dipenuhi, maka hal itu menunjukkan tidak adanya niat baik dari DPR maupun pemerintah.

"Ketika kami cabut dari sini pukul 16.30, kami menganggap DPR RI dan pemerintah tidak punya itikad baik untuk memenuhi 17+8 tersebut. Setelah itu akan ada eskalasi tuntutan," ujar Vincent kepada wartawan, Jumat 5 Agustus 2025.

Tolak Dialog, Mahasiswa Unpad Desak Pemenuhan Tuntutan 17+8

Vincent menolak ajakan berdialog dengan perwakilan DPR, dan menyatakan bahwa mahasiswa hanya ingin agar tuntutan tersebut dipenuhi secara konkret tanpa banyak kompromi.

"Kami nggak mau banyak kompromi, kami nggak mau banyak dialog. Tolong dipenuhi aja tuntutannya, clear," tegasnya.

BACA JUGA:DPR RI Sepakat Pangkas Tunjangan Fasilitas Anggota Dewan, Mulai Dari Biaya Listrik hingga Transportasi

BACA JUGA:Jokowi Berpotensi Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim

Aksi ini menandai babak baru dalam gerakan mahasiswa yang menuntut berbagai perbaikan struktural dalam pemerintahan dan kebijakan publik. 

Tuntutan 17+8 mencakup isu-isu strategis nasional yang hingga saat ini belum memperoleh tanggapan yang memadai dari pihak berwenang.

Kritik Kebijakan Puan Maharani

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads