Rocky Gerung Sentil Prabowo dan Jokowi Soal Ekonomi hingga Legitimasi Politik: Harus Ada Pertanggungjawaban Hukum!

JAKARTA, DISWAY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan, baik terhadap Joko Widodo maupun Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam forum refleksi 80 tahun Indonesia merdeka, Rocky menilai banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan sarat dengan persoalan moral.

Rocky Gerung mengawali dengan menyebut sejumlah kesalahan Prabowo yang dinilainya perlu dikritik setajam kritik kepada Jokowi.

Menurutnya, kesalahan pertama adalah janji 6.000 mobil SMK yang tidak terealisasi.

BACA JUGA:Rocky Gerung Sebut Masa Lalu Rezim Jokowi yang Kelam Buat Amarah Publik Meledak: Solusinya Cuma Satu!

Kedua, persoalan dana Rp11 triliun yang tak jelas, serta ketiga pemborosan APBN untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN). Rocky juga menyinggung isu dugaan ijazah palsu Prabowo.

"Kalau Jokowi dulu jadi sasaran kritik karena penyalahgunaan kekuasaan, maka Prabowo juga harus berani dikritik. Kesalahan elektoral harus diubah menjadi kekuatan moral," tegas Rocky, dikutip dari kanal YouTube REFLY HARUN BEST STATEMENT pada Senin, 8 September 2025.

Kritik Keras Rocky Gerung Terhadap Jokowi

Ilustrasi. Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam acara reuni mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta.-Istimewa-

Rocky Gerung menyatakan, meski Jokowi sudah tidak menjabat lagi tapi 'kejahatan politik' yang diciptakannya masih terasa dalam pemerintahan saat ini.

Ia menilai keputusan Jokowi menyeret anaknya ke panggung politik justru melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

BACA JUGA:Tom Lembong dan Hasto 'Diselamatkan' Prabowo, Rocky Gerung Singgung Geng Solo: Ada Gempa Politik Kecil

"Jokowi tidak melanggar konstitusi, tapi melanggar UU Perlindungan Anak. Karena itu seharusnya ada pertanggungjawaban hukum,” ucapnya.

Isu Ekonomi dan Kepercayaan Publik

Selain itu Rocky Gerung juga menyoroti persoalan ekonomi Indonesia yang menurutnya rawan krisis.

Ia menyebut legitimasi Prabowo bisa terguncang dalam 90 hari pertama pemerintahannya bila masalah fundamental tidak ditangani serius.

Sumber: