Aliansi Ekonomi Indonesia Desak Perbaikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Kemenperin Tanggapi Isu TKDN

JAKARTA, DISWAY.ID -- Aliansi Ekonomi Indonesia secara resmi merilis pernyataan sikap bertajuk “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi”, yang berisi seruan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan terhadap berbagai kebijakan ekonomi demi menjaga stabilitas nasional, Selasa, 9 September 2025.

Diketahui, desakan tersebut berisi 7 permintaan dari para Ekonom kepada Pemerintah, untuk dapat segera memperbaiki sejumlah kebijakan dalam sektor bisnis dan industri demi menjaga stabilisasi perekonomian, yang terdiri dari:

• Perbaikan Misalokasi Anggaran
• Kembalikan Independensi Institusi Negara

BACA JUGA:Pemerintah Masih Cari Investor Asing Biayai Proyek Giant Sea Wall, AHY: Tak Hanya China

BACA JUGA:Presiden Prabowo Akan Bentuk Komisi Reformasi Polri, Respons Aspirasi Gerakan Nurani Bangsa

• Hentikan Dominasi Negara
• Deregulasi dan Penyederhanaan Birokrasi
• Atasi Ketimpangan Ekonomi
• Kebijakan Berbasis Bukti dan Teknokrasis
• Perkuat Kualitas Institusi dan Tata Kelola

Bukan tanpa alasan. Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, hal ini merujuk kepada alarm dini bahwa sejumlah indikator kunci bergerak serentak ke arah yang menuntut respon cepat dan kredibel. 

“Indeks Keyakinan Konsumen menurun ke level terendah dalam beberapa tahun, mencerminkan kekhawatiran atas kesempatan kerja dan penghasilan masa depan. Ketika harga beras dan kebutuhan pokok menanjak, rumah tangga menahan belanja, mesin konsumsi, yang menyumbang porsi terbesar PDB, seperti kehilangan oktan,” jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Kamis 11 September 2025.

BACA JUGA:10 Orang Paling Cerdas di Dunia dengan IQ Tinggi di Era Saat Ini, Penerus Einstein

BACA JUGA:5 Pilihan Karier Jebolan SMA Taruna Nusantara, Auto Jadi Pejabat?

Lebih lanjut, Achmad juga turut menyoroti salah satu point dalam desakan tersebut, yaitu Perbaikan Misalokasi Anggaran.

Dalam hal ini, dirinya menyatakan bahwa Pemerintah juga harus dapat menerapkan tata kelola yang tajam, seperti berapa fase perluasan per tahun, dari mana sumber dananya, dan apa indikator keberhasilan yang terukur. 

“Defisit sekitar 2–3 persen PDB bukan masalah jika dikelola dengan disiplin dan biaya utang terkendali. Masalah muncul jika belanja melebar lebih cepat daripada penerimaan dan pembiayaan kian mahal,” jelas Achmad.

“Pada titik ini, seni kebijakan adalah seni memilih, menunda yang belum mendesak, memangkas yang boros, dan memprioritaskan yang berdampak langsung pada produktivitas dan daya beli,” tambahnya.

Kemenperin Reformasi TKDN

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief juga turut merespon tuntutan dari Aliansi Ekonomi tersebut.

BACA JUGA:7 Jurusan Teknik dengan Karier Cerah dan Gaji Tinggi, Ini Rinciannya

Sumber: