Pemerintah Siapkan Program Magang Nasional untuk Fresh Graduate, Dimulai Kuartal IV 2025

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah Indonesia tengah mematangkan program magang nasional, akan ditujukan kepada lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun, atau yang biasa dikenal sebagai fresh graduate.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa, program prioritas nasional ini tengah difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera diimplementasikan.

“Program magang sedang dimatangkan Menristekdikti. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate bisa ditangkap,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 16 September 2025.

BACA JUGA:Cara Registrasi Akun SNPMB 2026 Bagi Siswa dan Sekolah, Kapan Dibuka?

BACA JUGA:Albania Tunjuk AI Jadi 'Menteri' Anti-Korupsi, Komdigi Soroti Peluang dan Risiko

Airlangga menjelaskan, program magang tersebut terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara, dan akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.

“Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut,” jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa program magang nasional ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing.

“Sesuai dengan UMP daerah masing-masing,” kata Airlangga.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Klarifikasi Dana Rp200 Triliun ke Himbara, Bukan Dari SAL

BACA JUGA:Serap Banyak Tenaga Kerja, Airlangga Hartarto Sebut Prabowo Bakal Bangun Kampung Nelayan Merah Putih

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa peserta akan mendapatkan  biaya upah selama enam bulan yang ditanggung oleh pemerintah. 

 

Sumber: