Albania Tunjuk AI Jadi 'Menteri' Anti-Korupsi, Komdigi Soroti Peluang dan Risiko

JAKARTA, DISWAY.ID – Sebuah langkah revolusioner dalam tata kelola pemerintahan global datang dari Tirana, Albania.

Negara di Semenanjung Balkan tersebut dilaporkan telah mengangkat sebuah entitas Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam posisi setingkat menteri yang bertugas khusus untuk mengawasi dan memberantas korupsi.

BACA JUGA:Intip Jadwal Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 17 September 2025, Cek Lokasinya!

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Klarifikasi Dana Rp200 Triliun ke Himbara, Bukan Dari SAL

Kebijakan radikal ini sontak memicu diskusi di seluruh dunia, termasuk dari para pakar teknologi dan kebijakan publik di Indonesia.

Langkah yang diumumkan oleh Perdana Menteri Edi Rama ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang sepenuhnya objektif dan kebal terhadap intervensi manusia.

AI yang diberi nama "Veritas" ini akan memiliki akses penuh ke data tender publik, kontrak pemerintah, pengeluaran lembaga negara, hingga laporan kekayaan pejabat.

Tugas utamanya adalah menganalisis triliunan titik data secara real-time untuk mendeteksi anomali, pola mencurigakan, potensi konflik kepentingan, dan aliran dana yang tidak wajar.

"Veritas tidak punya kepentingan pribadi, tidak bisa disuap, dan tidak bisa diintimidasi. Ia hanya bekerja berdasarkan data dan fakta untuk memastikan setiap sen uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya," ujar PM Rama dalam siaran persnya.

Sistem ini diharapkan dapat memangkas celah korupsi yang sering kali sulit diendus oleh auditor manusia karena keterbatasan waktu dan skala analisis.

Respon dari Komdigi

Berita ini mendapat perhatian serius dari Edwin Hidayat Abdullah selaku Dirjen Ekosistem Digital Komdigi menyatakan bahwa langkah Albania adalah sebuah filosofi baru dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

BACA JUGA:Korika Chat Resmi Mengudara, Chatbot AI Generatif Asli Indonesia Siap Melayani Bangsa

"Jadi, baru-baru ini kita mendengar minggu lalu ada satu negara yang bernama Albania, mengangkat salah satu menterinya itu AI. Jadi, AI menjadi menteri yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan publik. Saya tidak akan berbicara hukumnya atau segala macam, cuman ini adalah sesuatu filosofi baru, pendekatan melalui AI," kata Edwin saat konferensi pers di Jakarta Selatan Selasa 16 September 2025.

"Potensi AI untuk menciptakan transparansi absolut dan akuntabilitas di sektor publik sangat besar. Kemampuannya mengolah data dalam skala masif dapat mengungkap jaringan korupsi yang paling tersembunyi sekalipun, sesuatu yang mustahil dilakukan manusia," tambahnya.

Sumber: