Analis Pendidikan Sebut Pencopotan Kepsek SMPN 1 Prabumulih Berlebihan!

JAKARTA, DISWAY.ID - Kasus pencopotan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, usai menegur anak Wali Kota yang membawa mobil ke sekolah menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat pendidikan.

Menurut analis pendidikan independen, Bambang Wisnu, langkah pencopotan tersebut tidak proporsional dan justru mengirimkan pesan yang salah kepada publik.

BACA JUGA: Alamak! Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Rangkap Tiga Jabatan Strategis

BACA JUGA:DBD pada Anak Bisa Memburuk dengan Cepat, Lindungi Si Kecil dengan Vaksin

Bambang Wisnu, yang dikenal aktif mengkritisi kebijakan pendidikan, berpendapat bahwa tindakan Kepsek Iriana adalah hal yang seharusnya.

"Aturan sekolah melarang siswa membawa kendaraan pribadi. Sikap kepala sekolah sudah sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimilikinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah," ujar Bambang saat dihubungi oleh Disway.id, Rabu 17 September 2025.

Tindakan Teguran Sesuai Prosedur

Menurut Bambang, teguran yang diberikan Iriana kepada anak Walikota adalah bentuk penegakan aturan yang adil dan seharusnya diapresiasi, bukan malah disanksi. Ia menambahkan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya campur tangan politik yang berlebihan dalam dunia pendidikan.

BACA JUGA:Resmi! Huawei Pura 80 Pro dan Pura 80 Ultra Dijual Mulai Rp14 jutaan di Indonesia

"Jika seorang kepala sekolah dicopot karena menegakkan aturan yang berlaku untuk semua siswa, lantas bagaimana dengan siswa lainnya? Ini menciptakan preseden buruk bahwa aturan bisa dilanggar jika Anda punya kekuasaan," tegas Bambang.

Pesan Buruk Bagi Dunia Pendidikan

Pencopotan Kepsek Iriana dikhawatirkan akan memicu ketakutan di kalangan pendidik lainnya. Mereka bisa saja menjadi ragu untuk menegakkan disiplin, terutama jika melibatkan siswa dari keluarga berpengaruh. Hal ini, menurut Bambang, akan merusak integritas dan profesionalisme para pendidik.

BACA JUGA:BNI Gandeng KPK, Perkuat Integritas & GCG Lewat Compliance Forum

BACA JUGA:Pesan Prabowo ke Menkopolkam Djamari: Gunakan Sisa Umur untuk Mengabdi Kepada Kepentingan Bangsa dan Negara

"Seharusnya, pemerintah daerah mendukung kebijakan sekolah yang bertujuan mendidik siswa agar disiplin. Bukan sebaliknya, mencopot kepala sekolah yang berani menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang otonomi sekolah dan nilai-nilai moral dalam pendidikan," tutup Bambang Wisnu.

Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan mendapat simpati luas dari masyarakat, yang menuntut agar Kepsek Iriana segera dikembalikan ke jabatannya.

Sumber: