KSP Minta Waktu Kaji Kebijakan Impor BBM Satu Pintu oleh Pertamina
Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari saat menjawab pertanyaan wartawan.-Anisha Aprilia-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan mengkaji kebijakan impor Bahan Bakar Minyak atau BBM satu pintu oleh Pertamina.
"Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden," kata Qodari di kantornya, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
Qodari menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, dia menyadari kadang ada beberapa kebijakan yang justru tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
BACA JUGA:Erick Thohir Jabat Menpora sekaligus Ketum PSSI, DPR: Keputusan Akhir di Tangan FIFA
"Tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi- implikasi tertentu yang kurang diinginkan istilahnya itu, kalau kita bawa mobil itu blind spot lah, kadang- kadang begitu," ujar Qodari.
"Nah mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme dimana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari mudah-mudahan," sambung dia.
Sebagai informasi, sejumlah SPBU Shell mengalami kelangkaan BBM sejak Agustus 2025. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan.
Terkait hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dirinya sengaja tak beri kuota impor untuk SPBU swasta sehingga harus membeli ke Pertamina.
BACA JUGA:RI Ngebut Garap Ekonomi Digital dan AI, Target Sumbang Rp10.000 Triliun di 2030!
Dia menegaskan, kuota tahun ini justru lebih tinggi 110 persen dari 2024.
"Gini gini, impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110 persen dibandingkan 2024. Jadi sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 September 2025.
"Tetapi, untuk selebihnya silakan berkolaborasi business to business dengan Pertamina," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
