Cerita dari Karawang: Menumbuhkan Pengelolaan Sampah dari Akar

RISPS bertindak sebagai kompas strategis jangka panjang, sementara regulasi menjadi landasan hukum agar sistem dapat berjalan konsisten.

Namun, infrastruktur dan teknologi tidak cukup tanpa kapasitas kelembagaan yang kuat dan fungsional.

Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri memainkan peran penting melalui fasilitasi pembentukan unit organisasi pengelola sampah di tingkat daerah serta penetapan dasar hukum retribusi pelayanan persampahan.

BACA JUGA:Pelaku Penembakan Dua Brimob di Nabire Ditangkap Satgas Damai Cartenz

BACA JUGA:Rudy Susmanto Siap Dukung PMI Jalankan Misi Kemanusiaan di Bumi Tegar Beriman

Dukungan ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki struktur kelembagaan yang sah, memiliki kewenangan, dan mampu menjalankan fungsi operasional dan administratif secara optimal.

Keberlanjutan program juga sangat bergantung pada skema pembiayaan yang tepat.

ISWMP turut mendampingi pemerintah daerah dalam merancang model pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan, termasuk penyusunan simulasi tarif retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan berbasis output layanan.

Dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, regulasi, pembiayaan, dan partisipasi publik lintas sektor, ISWMP diharapkan menghadirkan peningkatan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang.

Dukungan Pemerintah Daerah: Pilar Penting Kesuksesan

BACA JUGA:Kunjungi Wilayah Sukamakmur Bupati Bogor Hadirkan Beragam Layanan Publik Untuk Masyarakat

BACA JUGA:Bupati Bogor Harap Jawa Barat Semakin Maju dan Sejahtera di Usia ke-80

Kesuksesan program ini tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.

Dalam audiensi bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat pada 16 Mei 2024, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap seluruh komponen ISWMP.

“Kami siap menyelesaikan semua hal yang menjadi PR untuk mendukung program ini, terutama dalam mendorong Peningkatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM). 

Sumber: