Akademisi: Keracunan Massal MBG Erat Kaitannya Disebabkan Campur Tangan Militer!

JAKARTA, DISWAY.ID — Kasus keracunan massal yang berulang dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memicu desakan evaluasi total dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), tetapi juga mengundang sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Sejumlah pakar menilai bahwa akar masalah dari kegagalan pelaksanaan program ini terletak pada pendekatan yang tidak tepat dan berorientasi pada kecepatan, termasuk dugaan adanya pelibatan pihak militer dalam rantai distribusi yang mengesampingkan standar keamanan pangan sipil.

BACA JUGA:Maraknya Kasus Keracunan, DPR: Dapur SPPG MBG Harus Jalankan SOP Pelayanan dengan Baik

BACA JUGA:PLBA Hari Kedua, UNAS Bekali Mahasiswa dengan Ideologi Pancasila dan Literasi Film

Para akademisi dan pengamat kebijakan publik menyuarakan kekhawatiran bahwa program sebesar MBG diperlakukan dengan pendekatan proyek infrastruktur atau militer yang mengutamakan kecepatan mobilisasi dan target kuantitas besar, alih-alih mengedepankan higienitas dan kualitas pangan yang sensitif.

Menurut Akademisi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan masalah keracunan massal adalah konsekuensi dari sistem logistik dan suplai yang tidak dirancang untuk keamanan pangan.

"Program MBG ini tidak sehat, bukan hanya karena sudah ribuan anak keracunan, tapi pengelolaannya sendiri juga tidak sehat karena melibatkan militer terlalu jauh ke urusan sipil, apalagi terkait pendidikan di area dan situasi normal, bukan di situasi konflik atau perang," katanya saat dihubungi, Jumat 26 September 2025.

BACA JUGA:Pesan Keras Kremlin ke Trump: Rusia Adalah Beruang, Bukan Macan Kertas!

BACA JUGA:Wakil Kepala BGN Nangis Sesenggukan Soal Kasus Keracunan MBG: Saya Minta Maaf

Subkhan melihat, program MBG juga terkesan berubah menjadi proyek politik yang sarat bagi-bagi kepentingan kepada pendukung pasangan pemenang Pemilu.

"Program MBG ini sekali lagi tidak sehat ketika militer intervensi terlalu jauh," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan ranah sipil yang semestinya tidak melibatkan militer, kecuali dalam situasi darurat seperti di daerah konflik, misalnya di Papua.

BACA JUGA:Terima Kasih Presiden FIFA! AFC Akhirnya Akui Kecurangan Arab Saudi, Skuad Garuda Siap Gelar TC

"Tapi ini di daerah yang aman-aman saja, yang justru jadi tidak aman ketika MBG datang dan meracuni anak-anak. Mengapa? Ya, karena yang mengerjakan adalah pihak yang bukan job desk-nya di situ," jelas Subkhan.

Standar Keamanan Pangan Gagal Dipenuhi

Sumber: