Haidar Alwi Soroti Narasi Sempit Soal Polri di Tragedi Demo Ricuh Agustus 2025

Haidar Alwi Soroti Narasi Sempit Soal Polri di Tragedi Demo Ricuh Agustus 2025

Pengamat Kebangsaan R. Haidar Alwi menyampaikan pandangannya terkait tragedi demonstrasi ricuh yang terjadi pada Agustus 2025.--Istimewa

JAKARTA, DISWAY.ID - Pengamat Kebangsaan R. Haidar Alwi menyampaikan pandangannya terkait tragedi demonstrasi ricuh yang terjadi pada Agustus 2025.

Ia menilai, dalam situasi penuh tekanan dan potensi chaos tersebut, Polri justru memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas nasional.

"Polri berada di garis depan. Mereka membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali," kata Haidar dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 September 2025.

BACA JUGA:DPR Ingatkan: Bonus Demografi Bisa Jadi Bumerang jika Gen Z Tak Siap Hadapi Dunia Kerja

Namun, menurutnya, ironisnya peran tersebut justru dilupakan oleh sebagian kalangan.

Yang muncul ke permukaan adalah narasi sempit yang hanya menyoroti satu sisi tragedi, yakni tewasnya seorang pengemudi ojek online.

"Tidak ada yang menafikan bahwa kematian itu adalah luka. Peristiwa itu tidak seharusnya terjadi," ujarnya.

"Tapi, apakah pantas sebuah institusi yang menahan keruntuhan negara dihakimi hanya dari satu titik peristiwa, sementara ratusan titik lainnya berhasil meredam amuk massa diabaikan begitu saja?"

BACA JUGA:6 Tuntutan Demo Hari Tani Nasional 2025 di Jakarta Hari Ini, Apa Saja?

Haidar menyayangkan bahwa ribuan anggota Polri yang berjaga siang malam, menghadang provokator, bahkan mempertaruhkan nyawa, kini dipukul rata hanya dengan satu label: gagal.

Ia menambahkan bahwa tragedi ini memiliki dimensi yang kompleks, termasuk dugaan adanya intervensi pihak eksternal.

Namun di tengah situasi genting itu, Polri malah dijadikan kambing hitam, seolah menjadi penyebab kekacauan, bukan penyelamat.

"Lebih menyakitkan lagi, alih-alih mendapat apresiasi, justru muncul tuntutan politik untuk mengganti Kapolri. Bahkan, ada wacana 'reformasi Polri' yang berpotensi menempatkan institusi ini di bawah kementerian tertentu," tegasnya.

BACA JUGA:Buruh Tani Demo, Polda Metro Jaya Turunkan 9.498 Personel Jaga DPR

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads