Muktamar PPP Ricuh, Pemerintah Tegaskan Sikap Netral dalam Dualisme Kepemimpinan
Muktamar PPP Ricuh, Pemerintah Tegaskan Sikap Netral dalam Dualisme Kepemimpinan-dok Disway-
BACA JUGA:Xavi Hernandez Gantikan Ruben Amorim di Manchester United, Klub Impian Usai Tinggalkan Barcelona
BACA JUGA:Rusia Gempur Ukraina Lagi! Ratusan Drone dan Rudal Tembaki Kyiv Selama 12 Jam
Diketahui, Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, berlangsung penuh gejolak akibat munculnya dualisme kepemimpinan.
Dua kubu yang dipimpin oleh Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030, memicu ketegangan di internal partai.
Pada Sabtu, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, mengumumkan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang hadir dan mendapat dukungan 1.304 muktamirin pemilik hak suara.
"Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya," ujar Amir Uskara dalam konferensi pers usai muktamar.
BACA JUGA:Stasiun BNI City dan Stasiun Karet Digabung, Pramono: Bakal Perkuat Konektivitas Jakarta
Namun, pengumuman tersebut langsung ditolak oleh sebagian kader PPP. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy (Romy), menyatakan penetapan Mardiono tidak sah dan menetapkan calon lain, yakni mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, sebagai ketua umum terpilih.
Situasi ini menimbulkan ketegangan dan perpecahan dalam tubuh PPP, yang sampai saat ini belum menemukan titik temu.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
