Berdampak Langsung ke Masyarakat, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Inflasi di Daerah

JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara rutin memantau perkembangan angka inflasi di wilayahnya masing-masing.

Sebab, setiap fluktuasi inflasi di daerah akan berimbas langsung pada kondisi yang dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:Dualisme Berakhir, Menkum Supratman Resmi Tetapkan Mardiono sebagai Ketum PPP

BACA JUGA:WOW! Ketua KPK Ungkap Pengembalian Uang dari Travel Haji Hampir Rp100 Miliar

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, angka inflasi nasional dari tahun ke tahun yakni dari September 2025 terhadap September 2024 sebesar 2,65 persen. Sedangkan inflasi bulan ke bulan dari September 2025 terhadap Agustus 2025 sebesar 0,21 persen.

Dalam konteks itu, Tomsi menyoroti daerah dengan angka inflasi tertinggi. Daerah tersebut yakni Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Riau, Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kemudian untuk tingkat kabupaten yaitu Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci. Sedangkan di tingkat kota yakni Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.

“Bapak-Ibu sekalian, inflasi 5,32 dalam satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.

BACA JUGA:Kemendagri Janji Berikan Rumah Baru untuk Korban Demo di Makassar

Ia menambahkan, guna mengendalikan angka inflasi, Pemda dapat belajar kepada daerah lainnya yang kondisi inflasinya lebih terkendali. Ia meminta jajaran Pemda untuk bekerja keras, rutin mengecek perkembangan harga di lapangan, serta melakukan evaluasi program apabila daerahnya mengalami angka inflasi yang tinggi.

Tomsi berpesan, sebagai pelayan publik, jajaran pejabat terkait di daerah perlu memastikan harga pangan tidak mengalami gejolak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada rakyat.

“Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu tiga jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat [melalui Rakor Pengendalian Inflasi]. Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi,” imbuhnya.

BACA JUGA:JAECOO Perluas Jangkauan, City Store Baru di Mall Ciputra Cibubur Siap Layani Pecinta SUV Bekasi

Tomsi mengapresiasi peran aktif dari Pemda yang selama ini telah bekerja sama dalam mengendalikan harga komoditas pangan. Berbagai upaya yang dilakukan diketahui telah berhasil menurunkan harga sejumlah komoditas pangan seperti beras hingga minyak goreng.

Sumber: