Setahun Prabowo-Gibran, HMI Bogor Sebut MBG dan Antikorupsi Jadi Dua Mesin Penggerak Ekonomi

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Fathan Putra Mardela, mengapresiasi setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah pembangunan yang tegas, terukur, dan berbasis hasil.

Ia menyoroti dua kebijakan menonjol seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi besar-besaran, sebagai dua mesin penggerak utama menuju kemandirian ekonomi nasional.

BACA JUGA:Makna Ikrar Hari Sumpah Pemuda 2025 untuk Generasi Masa Kini, Bangkitkan Semangat Nasionalisme!

BACA JUGA:5 Fakta Menarik Gunung Lawu yang Disebut Masuk Kawasan Proyek Panas Bumi, Ada Warung di Puncak Gunung

“Program MBG bukan hanya kebijakan sosial, tapi strategi ekonomi yang menciptakan multiplier effect luas. Pemerintah membeli bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM dalam negeri, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak,” ujar Fathan dalam keterangannya, Selasa, 21 Oktober 2025. 

Mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB University itu menjelaskan, MBG membuka ruang ekonomi baru bagi sektor pertanian dan pangan lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, kata dia, koperasi, BUMDes, dan kelompok tani dapat berperan sebagai penyedia utama bahan pangan.

“Pendekatan ini memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju basis produksi domestik yang berdaya saing,” jelasnya.

BACA JUGA:Duh! Prabowo Bilang, Tulisan Tangan Pelajar Zaman Now Kecil-Kecil: Harus Besar-Besar, Nanti Pakai Kacamata!

Namun Fathan juga memberi catatan kritis agar implementasi MBG tidak hanya berhenti di tataran seremonial atau administratif. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat di daerah, terutama terkait akurasi data penerima manfaat dan distribusi logistik.

“Kalau pelaksanaannya tidak dikawal secara transparan dan digital, potensi kebocoran bisa terjadi di level operasional. Padahal tujuan utamanya adalah membangun ekonomi dari bawah,” tegasnya.

Selain itu, Fathan mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran ingin menegakkan prinsip good governance secara konsisten.

“Korupsi bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Kalau anggaran bocor, rakyat kecil yang dirugikan. Karena itu, reformasi birokrasi dan digitalisasi anggaran perlu terus diperkuat hingga ke tingkat daerah,” katanya.

Meski demikian, Fathan mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat selektif. Ia menilai penting adanya transparansi proses hukum dan perlindungan bagi pengawas kebijakan publik, agar semangat antikorupsi benar-benar berakar di sistem pemerintahan.

BACA JUGA:Konsolidasi Akbar di Milad Prabowo: Haidar Alwi dan Ribuan Warga Serukan Polri di Bawah Presiden

Sumber: